REPUBLIKA.CO.ID, PORT MORESBY -- Perpecahan mendalam antara Amerika Serikat dan Cina telah menyebabkan gagalnya KTT APEC di Port Moresby melahirkan komunike bersama untuk pertama kalinya. Dua kekuatan ekonomi itu terlibat perselisihan terkait bahasa yang akan dipergunakan dalam dokumen terkait perdagangan.
Pihak Beijing menolak isi paragraf yang menyerukan perombakan total Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Mereka memperingatkan taktik perdagangan yang tidak adil.
Pemerintahan Presiden AS Donald Trump berulang kali menuduh Cina melakukan tekanan ekonomi ke negara lain. Kedua negara selama ini telah saling memberlakukan tarif bea masuk atas ekspor masing-masing senilai miliaran dolar AS.
Perdana Menteri Papua Nugini Peter O'Neill yang jadi tuan ruamh KTT APEC mengakui adanya perbedaan pendapat antara dua "raksasa" ekonomi tersebut. PM O'Neill mengatakan "seluruh dunia khawatir" oleh ketegangan kedua negara itu.
Namun dia menyatakan KTT APEC sendiri sukses dan memungkinkan para pemimpin "melakukan diskusi bermanfaat dan bertukar pikiran secara jujur". Sumber ABC menyebutkan bahwa Cina dan AS mengambil pendekatan tanpa kompromi sehingga "tidak mungkin" bagi negara-negara lain untuk menuntaskannya.
"AS bertekad memasukkan bahan yang keras mengenai perdagangan dan WTO dalam komunike. Cina bertekad menyingkirkan bahasa tersebut," katanya.
"Jadi negosiasi gagal dan pimpinan (KTT) pun menyerah," ujarnya.
Dia mengatakan beberapa negara lain juga frustrasi oleh sikap yang ditunjukkan AS dan Cina.
Konfrontasi kedua negara itu mencerminkan ketegangan di kawasan semakin memperumit forum diplomasi rutin, meskipun beberapa pengamat sudah mempertanyakan manfaat forum KTT APEC. Ketegangan sudah muncul sebelum pertemuan para pemimpin terakhir pada Ahad.
Pada Sabtu lalu, para diplomat Cina mendatangi kantor Menteri Luar Negeri PNG Rimbink Pato, menuntut perubahan pada draft komunike. Menlu Pato menolak menemui mereka, dan para diplomat itu baru meninggalkan lokasi setelah pihak keamanan datang.
Seorang pejabat perdagangan internasional Cina, Wang Xiaolong, menepis adanya pertentangan dengan AS. Dia hanya menyebut adanya "diskusi" tentang isu perdagangan di APEC.
Dia mengatakan banyak poin yang tak disepakati itu berada di luar lingkup APEC, dan hanya bisa disepakati oleh WTO. "Isu-isu yang berkaitan dengan WTO harus didiskusikan dan diputuskan dengan melibatkan negara-negara dan ekonomi di luar kawasan APEC," katanya.
"Apa yang terjadi pada WTO harus diputuskan oleh anggota penuh WTO," ujarnya.
Perselisihan di forum KTT APEC antara AS dan Cina menggarisbawahi persaingan kedua negara yang kian tajam di Asia-Pasifik. Cina telah membangun pengaruhnya di kawasan ini melalui investasi di negara-negara kepulauan Pasifik.
Presiden Xi Jinping dielu-elukan oleh Papua Nugini selama kunjungan kenegaraan pada Jumat. Para pemimpin lainnya mengamati dengan seksama ketika Presiden Xi bertemu para pemimpin negara-negara Pasifik.
Pada Ahad, Tonga, sebuah negara kecil di Pasifik, mengumumkan telah menandatangani proyek One Belt One Road (OBOR) dan menerima penangguhan pembayaran utang dari Beijing. Di pihak lain AS dan sekutunya ingin menunjukkan bahwa mereka bertekad menegaskan kembali kehadirannya di Pasifik.
Pada Ahad, Australia, AS, Selandia Baru, dan Jepang mengumumkan akan mengucurkan jutaan dolar untuk menghadirkan layanan listrik bagi 70 persen penduduk Papua Nugini. AS juga mengumumkan akan bermitra dengan Australia dan Papua Nugini untuk meningkatkan Pangkalan Angkatan Laut Lombrum di Pulau Manus, yang dapat menggerakkan Washington sebagai pos penting yang strategis di Pasifik.
Wakil Presiden AS Mike Pence menuduh Cina melakukan spionase ekonomi dan menggunakan diplomasi jebakan utang untuk memaksa negara-negara kecil di kawasan. Tetapi Presiden Xi memperingatkan Amerika Serikat mengenai perang dagang karena Washington mempertaruhkan kehancuran ekonomi.
"Manusia kembali mencapai persimpangan jalan," katanya.
"Arah mana yang harus kita pilih? Kerja sama atau konfrontasi? Pintu terbuka atau tertutup?" ujar Presiden Xi.
Simak beritanya dalam Bahasa Inggris di sini.
Ikuti Whatsapp Channel Republika