REPUBLIKA.CO.ID, TOKYO -- Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe mengatakan Korea Selatan (Korsel) telah merusak hubungan dengan Jepang dengan menutup yayasan perempuan korban budak seks militer Jepang yang disebut jugun ianfu. Jepang memberikan uang sebesar 9 juta dolar AS atau 1 miliar yen ke yayasan Rekonsiliasi dan Pemulihan tersebut sebagai bentuk kompensasi atas perbudakan seks yang mereka lakukan selama kolonialisasi.
"Jika perjanjian internasional dirusak maka membentuk hubungan antara kedua negara menjadi tidak mungkin dan sebagai anggota masyarakat internasional kami mendesak Korea Selatan untuk bertindak secara bertanggungjawab," kata Abe di kediamannya di Tokyo, Rabu (21/11).
Pada kesepakatan 2015, pemerintah Jepang meminta maaf kepada para korban perbudakan seks pada masa kolonial. Pemerintahan Abe berharap perjanjian tersebut dapat menyelesaikan permasalahan historis yang telah menjadi beban dalam hubungan mereka dengan Korsel selama beberapa dekade.
Sebelumnya, diberitakan pemerintah Korsel membubarkan yayasan perempuan korban perbudakan seks Jepang. Presiden Moon Jae-in mempertimbangkan kesepakatan 2015 yang ditandatangani pemerintahan sebelumnya. Pemerintahan Moon juga memutuskan untuk tidak menggunakan uang dari Jepang dan menutupinya dengan dana dari pemerintah Korsel.
"Kami memutuskan untuk membubarkan yayasan setelah banyak peninjauan dan diskusi untuk mempertimbangkan para korban," kata Menteri Kesetaraan Gender dan Keluarga Korsel Jin Seon-mi, seperti dilansir dari UPI.
Pengumuman ini setelah adanya kerenggangan hubungan diplomatik antara Korsel dan Jepang. Beberapa bulan terakhir hubungan kedua negara tersebut sempat menegang karena isu-isu sejarah kolonialisme Jepang di Semenanjung Korea.
Pada September, Moon mengatakan dalam pertemuannya dengan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe bahwa kedua belah pihak harus mencari cara untuk menutup yayasan tersebut. Bulan lalu Korsel dan Jepang kembali melakukan pertemuan yang diwakili wakil menteri luar negeri masing-masing.
Korsel ingin menutup yayasan tersebut yang tidak berfungsi dengan baik. Sementara Jepang tetap mendesak agar kesepakatan pada 2015 dapat tetap diimplementasikan.
Baca: Korsel Bubarkan Yayasan Perempuan Korban Budak Seks Jepang
Ikuti Whatsapp Channel Republika