REPUBLIKA.CO.ID, LONDON -- Perdana Menteri Inggris Theresa May meminta publik Inggris mendukung kesepakatannya untuk keluar dari Uni Eropa (Brexit) pada Ahad (25/11). Hal itu dilakukan setelah menguatnya pertentangan di kalangan politisi Inggris terhadap kesepakatan Brexit.
Permintaan dukungan dari publik Inggris disampaikan May melalui sebuah surat terbuka. Dalam surat itu, ia mengatakan akan berkampanye dengan hati dan jiwa guna mendapatkan kesepakatan Brexit melalui parlemen Inggris.
"Ini akan menjadi kesepakatan yang menjadi kepentingan nasional kita, yang bekerja untuk seluruh negara kita, dan semua rakyat kita, apakah Anda memilih "Tinggalkan" atau "Tetap" (di Uni Eropa)," kata May dalam suratnya.
Kesepakatan Brexit May telah menuai banyak kritik dari anggot parlemen Inggris, termasuk perwakilan dari partainya sendiri, yakni Conservative Party. Anggota parlemen dari Ireland's Democratic Unionist Party (DUP), yang merupakan koalisi Conservative Party, turut melayangkan kritik terhadap May dan kesepakatan Brexit-nya.
Surat kabar The Sunday Telegraph bahkan melaporkan bahwa faksi-faksi yang berbeda di Conservative Party tengah menyiapkan rencana Brexit alternatif. Tujuannya menjaga Inggris tetap dekat dengan Uni Eropa bila kesepakatan May gagal seperti yang diproyeksikan kebanyakan orang.
Bertolak dari situasi tersebut, May, dalam suratnya, mendesak publik Inggris memulai era baru persatuan politik ketika negara mereka meninggalkan Uni Eropa pada Maret 2019. Ia menginkan perselisihan yang diprovokasi Brexit disisihkan.
"Saya ingin itu menjadi momen pembaruan dan rekonsiliasi untuk seluruh negara kita. Itu harus menandai titik ketika kita menyisihkan label 'Tinggalkan' dan 'Tetap' untuk kebaikan dan kita berkumpul kembali sebagai satu bangsa," ujar May.
"Parlemen akan memiliki kesempatan untuk melakukan itu dalam waktu beberapa pekan ketika memiliki suara yang berarti dalam kesepakatan itu," kata May menambahkan.
Kepala negara dari 27 negara anggota Uni Eropa akan bertemu di Brussels, Belgia, Ahad (25/11). Dalam pertemuan itu, para pemimpin akan memberikan suara terhadap rancangan kesepakatan Brexit dan dokumen lain terkait dengan proses hengkangnya Inggris dari Uni Eropa.
Draf Brexit setebal 585 halaman berhasil disepakati Inggris dan Uni Eropa pada 15 November lalu. Kesepakatan tercapai setelah memakan waktu lebih dari 18 bulan diskusi. Dalam draf itu dipaparkan persyaratan yang harus dipenuhi Inggris untuk meninggalkan Uni Eropa.
Kemudian pada Kamis (21/11), Inggris dan Uni Eropa juga telah menyepakati draf yang mengatur tentang hubungan masa depan kedua belah pihak pasca-Brexit. Draf itu dikenal dengan istilah "deklarasi politik".
Ikuti Whatsapp Channel Republika