REPUBLIKA.CO.ID, WELLINGTON -- Wakil Perdana Menteri Selandia Baru yang sekaligus merangkap Menteri Luar Negeri Winston Peters mengatakan adalah "naif" untuk berpikir bahwa masyarakat luas tidak dimata-matai oleh kekuatan asing.
Dalam wawancara dengan Radio Live di Selandia Baru, Winston Peters mengatakan program spionase telah "berlangsung selama beberapa dekade" dari berbagai kekuatan.
Menurut Peters yang menjadi masalah sekarang adalah bahwa tuduhan melakukan mata-mata itu hanya ditujukan kepada Cina saja, padahal selama ini tindakan tersebut juga dilakukan negara lain. Menurutnya, sikap curiga terhadap warga Cina sebenarnya disebabkan dari kecurigaan yang bermula dari 100 tahun lalu.
Selain itu, memang karena kemampuan Beijing yang lebih kuat untuk bisa menjangkau warga mereka sendiri yang berada di luar negeri.
"Itulah alasan mengapa warga Cina tidak melakukan protes adalah karena mereka takut adanya ancaman dari dalam Cina jika mereka melakukan hal itu - dan ini sudah terjadi di banyak negara Barat," katanya.
Selandia Baru bangkit sikapi dorongan Cina di Pasifik
Campur tangan Cina terhadap warga mereka di luar negeri ini muncul di saat Selandia Baru harus menghadapi terus meningkatnya pengaruh Cina di kawasan Pasifik. Bulan Oktober lalu, Aliansi Lima Mata, yang sebelumnya hanya beranggotakan dinas intelejen lima negara yaitu Inggris, AS, Kanada, Selandia Baru dan Australia - sekarang juga memasukkan Jerman dan Jepang guna mengimbangi meningkatnya kekuatan intelijen Cina dan Rusia.
Di Selandia Baru, tindakan mata-mata terungkap pada September 2017, ketika seorang anggota parlemen dari partai oposisi Dr Jian Yang mengaku mengajar bahasa Inggris di sekolah yang diduga melatih mata-mata Cina. Pengakuan itu mengungkapkan bahwa Dr Jian mengenyam pendidikan Sekolah Tinggi Teknik Angkatan Udara Tentara Pembebasan Rakyat Cina, dan juga pernah mengajar bahasa di jurusan yang dijalankan oleh "Departemen Ketiga", organisasi yang menjalankan kegiatan mata-mata Chna.
Dalam sebuah pernyataan kepada media dia berkata, "Jika Anda mendefinisikan para taruna itu sebagai mata-mata maka saya mengajar mata-mata, ya".
Mobil pakar politik Cina dirusak
Salah satu contoh mengenai campur tangan Cina di negara lain adalah ketika Anne-Marie Brady, seorang spesialis Politik Cina dari Universitas Canterbury, meminta perlindungan polisi setelah rumah dan kantornya diserang orang pada September. Para penyerang mencuri tiga laptop dan telepon yang berisi materi mengajar dia sebagai profesor pada kajian kebijakan luar negeri Cina dan usahanya mempengaruhi negara lain termasuk Selandia Baru.
Ia kemudian mengungkapkan bahwa Dinas Intelijen Rahasia Selandia Baru (NZSIS) memeriksa rumahnya untuk mencari apakah ada alat penyadap atau tidak.
"Cina mencampuri politik Selandia Baru seperti di negara-negara lain, dan komunitas Cina kita telah memiliki kelompok budaya yang disusupi, atau kelompok lain yang mewakili kepentingan Cina." kata Brady.
"Partai-parti politik juga menjadi sasaran. Perdebatan tentang masalah-masalah sedang berlangsung, dan sekarang Winston Peters juga memberikan komentar."
Profesor Brady telah membangkitkan kemarahan di antara simpatisan Partai Komunis Cina di dalam dan di luar Selandia Baru. Dia menulis sebuah makalah yang menyelidiki campur tangan Cina terhadap negara lain, dan juga memberikan saran kebijakan kepada pemerintah Selandia Baru tentang campur tangan Cina.
Profesor Brady mengatakan bahwa ia menerima sepucuk surat yang merinci apa yang sedang diupayakan oleh konsulat Cina untuk "menekan berbagai kekhawatiran warga" komunitas Cina-Selandia Baru. Selain itu, Profesor Brady merupakan sasaran target mereka berikutnya tanpa membahas secara spesifik ancaman tersebut.
Dua minggu lalu dia melapor ke polisi Selandia Baru bahwa mobilnya dirusak. Ia juga mengatakan orang-orang telah menerobos masuk ke garasi rumahnya dan mengempeskan dua ban mobilnya sehingga dia akan mengalami kecelakaan ketika mengemudi.
Polisi Selandia Baru dan lembaga kepolisian internasional, Interpol, saat ini sedang menyelidiki laporan Profesor Brady dan dia dapat perlindungan polisi.
Simak beritanya dalam Bahasa Inggris di sini.
Ikuti Whatsapp Channel Republika