REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Dewan Keamanan PBB akan bertemu secara tertutup pada Selasa (4/12) atas permintaan Prancis dan Inggris untuk membahas Iran. Mereka menuduh Iran telah melakukan uji coba rudal jarak menengah pada akhir pekan lalu.
Amerika Serikat (AS) mengatakan peluncuran rudal itu dilakukan pada Sabtu (30/12). Aksi tersebut merupakan pelanggaran resolusi PBB yang mengesahkan perjanjian nuklir Iran 2015.
Resolusi PBB itu juga menyerukan Iran untuk menahan diri dari pengujian rudal yang mampu menggiring ke arah senjata nuklir. Namun Washington telah menarik diri dari perjanjian tersebut.
Prancis mengatakan pihaknya prihatin dengan uji coba rudal yang dilakukan Iran. Kementerian Luar Negeri Prancis menggambarkannya sebagai sebuah tindakan provokatif, tidak stabil, dan tidak sesuai dengan resolusi PBB 2231 tentang kesepakatan Iran.
Menteri Luar Negeri Inggris Jeremy Hunt juga menyebut uji coba rudal itu provokatif, mengancam, dan tidak konsisten dengan resolusi. Ia mengatakan Inggris bertekad untuk menghentikan upaya Iran untuk mengembangkan senjata lebih lanjut.
Iran telah lama menyatakan program rudalnya bersifat defensif dan tidak ditujukan untuk mengembangkan senjata nuklir. Sikap ini didukung oleh Rusia di Dewan Keamanan PBB.
Arab News melaporkan, Duta Besar AS untuk Iran, Brian Hook, mendesak Uni Eropa untuk menjatuhkan sanksi yang menargetkan program rudal Teheran, saat Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo pergi ke Brussels untuk melakukan pembicaraan dengan mitra Eropanya.
Pada Mei lalu, AS memutuskan untuk menarik diri dari perjanjian nuklir Iran 2015 dan menerapkan kembali sanksi terhadap negara itu. Kesepakatan nuklir menawarkan pencabutan sanksi terhadap Iran sebagai imbalan atas pembatasan aktivitas nuklirnya.
Sisa lima penandatangan kesepakatan nuklir - Inggris, Cina, Prancis, Jerman, dan Rusia - telah mendukung upaya Uni Eropa untuk mengatur sistem pembayaran khusus dalam upaya untuk mempertahankan hubungan perdagangan dan bisnis dengan Iran.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
