REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING -- Dewan negara Cina pada Rabu (5/12) mengatakan pemerintah akan menawarkan bantuan keuangan untuk perusahaan-perusahaan yang terdampak kesulitan ekonomi. Terlebih perusahaan-perusahaan itu telah berjuang untuk bisa membayarkan gaji karyawan mereka tepat waktu.
Untuk perusahaan yang memilih untuk tidak mengurangi jumlah karyawan melalui PHK yang mereka rencanakan tahun depan, pemerintah akan mengembalikan setengah dari biaya asuransi pengangguran mereka. Pemerintah juga akan memberikan perhatian tinggi terhadap dampak dari tekanan ekonomi yang meningkat pada lapangan pekerjaan. Beijing kemudian akan memberikan subsidi kepada pekerja yang sedang menjalani pelatihan kerja.
Pada awal November, Cina menyatakan mereka akan mengambil langkah bertarget untuk mempromosikan pekerjaan. Namun, tidak menentukan langkah-langkah yang akan dikaitkan dengan retensi pekerjaan.
Menghadapi pertumbuhan ekonomi yang melambat, pejabat Cina telah berjanji dalam beberapa bulan terakhir untuk mengurangi beban pajak perusahaan dengan berbagai cara, termasuk pemotongan kontribusi jaminan sosial. Hal itu bertujuan untuk mendukung pertumbuhan perusahaan, profitabilitas, dan pekerjaan.
Survei pabrik menunjukkan, periode pemutusan kerja di bidang manufaktur telah terjadi berkepanjangan. Beijing ingin mempertahankan pekerjaan tetap stabil karena perang dagang dengan AS bisa memberikan ketidakpastian bagi prospek pekerjaan pekerja pabrik.
Dana jaminan nasional yang baru dibuat akan menawarkan jaminan bagi usaha kecil untuk mengamankan pinjaman bank. Dana ini merupakan upaya untuk membantu lebih banyak sumber daya keuangan untuk mendukung penciptaan lapangan kerja.
Analis mengatakan perusahaan-perusahaan Cina menghadapi beban pajak terberat di dunia ketika kontribusi asuransi sosial dimasukkan. Bank Dunia memperkirakan tingkat perusahaan efektif Cina adalah 67,3 persen, tertinggi ke-12 di dunia.
Tingkat pengangguran yang disurvei di Cina pada Juni tidak berubah dari Mei, pada angka 4,8 persen. Banyak analis mengatakan, bagaimanapun, angka pemerintah adalah indikator yang tidak dapat diandalkan dari kondisi ketenagakerjaan nasional karena hanya mengukur pekerjaan di daerah perkotaan dan tidak memperhitungkan jutaan pekerja migran.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
