REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Chief Executive Officer (CEO) Twitter menghadapi kecaman keras setelah mempromosikan Myanmar sebagai tujuan wisata di akun Twitter-nya. Seperti dilansir the Guardian, Senin (10/12), Jack Dorsey menyampaikan kepada empat juta pengikutnya bahwa dia telah melakukan perjalanan ke Myanmar utara bulan lalu untuk melakukan meditasi selama 10 hari.
Sebelum mengajak pengikutnya untuk mengunjungi Myanmar, Dorsey menceritakan pengalamannya selama perjalanan itu.
"Myanmar adalah negara yang benar-benar indah. Orang-orang penuh sukacita dan makanannya luar biasa. Saya mengunjungi kota Yangon, Mandalay, dan Bagan. Kami mengunjungi dan bermeditasi di banyak biara di seluruh negeri," tulis Dorsey di akun Twitter-nya.
Publik mengkritik tindakan Dorsey. Mereka menuduh Dorsey tidak peka terhadap penderitaan minoritas Muslim Rohingya.
Salah satu yang menanggapi kicauan CEO Twitter tersebut adalah Andrew Stroehlein, direktur media Eropa Human Rights Watch. "Saya bukan ahli dalam meditasi, tetapi apakah itu seharusnya membuat Anda begitu terobsesi pada diri sendiri sehingga Anda lupa menyebutkan bahwa Anda berada di sebuah negara di mana militer telah melakukan pembunuhan dan pemerkosaan massal, memaksa ratusan ribu orang melarikan diri, dalam salah satu bencana kemanusiaan terbesar saat ini?," tulisnya.
Pengguna Twitter lainnya, Jeff Strabone, juga menyampaikan amarahnya atas kicauan tersebut. Ia meminta agar Dorsey berhenti mempromosikan Myanmar.
”Orang-orang mengeluh tentang bagaimana Twitter memberdayakan Nazi. Sekarang pemimpin Twitter menawarkan kepada dunia tentang bagaimana dia mensubsidi rezim genosida di Burma ?!," tulisnya.
Beberapa kritikus mencatat bahwa perusahaan media sosial telah memainkan peran dalam penyebaran misinformasi dalam krisis Rohingya.
Bulan lalu, Facebook setuju dengan laporan yang menyebutkan bahwa perusahaan itu gagal untuk mencegah penggunaan aplikasi Facebook dalam menghasut kekerasan di Myanmar.
"CEO Twitter pergi berlibur ke negara yang melakukan genosida tahun lalu yang didorong oleh disinformasi dan kebencian yang disebarkan oleh pemerintah di media sosial," tulis reporter New York Times Liam Stack.
Baca juga, Militer Myanmar Sebut tak Ada Rohingya yang Terbunuh.
Sedikitnya 700 ribu pengungsi Rohingya melarikan diri dari Myanmar pada tahun lalu. Mereka menghindari tindakan keras militer Myanmar.
Militer Myanmar dituduh melakukan genosida terhadap Rohingya di negara bagian Rakhine. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) meminta tentara Myanmar bertanggung jawab atas kejahatan perang dan kejahatan kemanusiaan terhadap Rohingya.
Penyelidik PBB menemukan bahwa militer Myanmar melakukan pemerkosaan, pembunuhan, menyerang anak-anak dan membakar seluruh desa di Rakhine, rumah bagi Muslim Rohingya. Kekerasan juga dilakukan di Shan dan Kachin.
Angkatan bersenjata Myanmar, yang dikenal sebagai Tatmadaw juga melakukan pembunuhan, pemenjaraan, penghilangan paksa, penyiksaan, pemerkosaan dan perbudakan seksual. Sementara di Rakhine utara, PBB juga menemukan bukti pemusnahan massal dan deportasi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika