REPUBLIKA.CO.ID, SYDNEY -- Pemerintah Australia pada Selasa (11/12) dilaporkan menggelar sidang kabinet untuk membahas apakah akan memindahkan kedutaan dari Tel Aviv ke Yerusalem di Israel. Informasi tersebut diperoleh dari dua sumber yang mengetahui pembicaraan itu.
Belum diketahui hasil rapat tersebut. Namun jika Australia jadi memindahkan kedutaannya, maka ini akan menjadi perubhan kebijakan cukup besar. Pemindahan kedutaan ke Yerusalem juga bisa membuat marah negara-negara tetangganya di Asia, termasuk Indonesia.
"Kabinet bertemu hari ini dan masalah pemindahan kedutaan (Australia di) Israel dibicarakan. Keputusan masih belum diambil," kata salah satu sumber.
Para sumber tidak mau disebutkan jati dirinya dengan alasan bahwa mereka tidak memiliki kewenangan untuk berbicara kepada media.
Perdana Menteri Australia Scott Morrison pada Oktober mengatakan, ia terbuka untuk memindahkan kedutaan ke Yerusalem. Keputusan itu mengikuti langkah Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
AS membuka kedutaan besarnya di Yerusalem pada Mei tahun ini. Langkah tersebut membuat Israel senang namun membuat Palestina marah serta dunia Arab dan sekutu-sekutu Barat kecewa.
Surat kabar The Australian melaporkan, beberapa anggota senior kabinet cenderung mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel, tapi tidak menyebut-nyebut soal pemindahan kedutaan.
Status Yerusalem merupakan hambatan besar menuju kesepakatan perdamaian antara Isrel dan Palestina. Israel menganggap kota tersebut, termasuk sisi timur yang dicaploknya setelah Perang 1967, sebagai ibu kota mereka.
The Australian mengatakan bahwa keputusan soal kemungkinan pemindahan kedutaan akan diumumkan pekan ini. Dengan mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel, Morrison akan berharap dapat membuat kalangan anggota parlemen konservatif senang.
Namun, langkah Morrison itu kemungkinan akan menyulut kemarahan negara-negara anggota Australia, termasuk Indonesia yang merupakan negara berpenduduk mayoritas Muslim terbesar di dunia.
Isu Palestina merupakan masalah sensitif di Indonesia. Indonesia sudah menolak menandatangani perjanjian perdagangan bebas dengan Australia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika