REPUBLIKA.CO.ID, SWEDIA -- Pihak-pihak yang berseteru di Yaman pada Rabu (12/12) sepakat untuk membuka kembali bandara Sanaa dan melanjutkan kembali ekspor minyak serta gas.
Houthi dan pemerintah yang didukung Saudi, Abd-Rabbu Mansour Hadi juga masih mendiskusikan proposal PBB terkait kota Pelabuhan Hudaidah yang merupakan garis hidup bagi jutaan warga Yaman.
Perdana Menteri Yaman Maeen Abdulmalik Saeed, mengatakan kepada wartawan di pangkalan pemerintah di pelabuhan selatan Aden bahwa kesepakatan tentang Hudaidah dikhwatirkan tidak tercapai karena perundingan akan berakhir pada Kamis.
"Kami berbicara tentang (itu) banyak tetapi dengan waktu terbatas yang kami miliki, kami tidak dapat berbicara tentang semua poin di babak ini. Yang penting adalah membangun kepercayaan diri dan kemudian masuk ke Hudaidah," katanya.
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dijadwalkan menghadiri sesi terakhir dalam perundingan damai ini untuk mendukung upaya meluncurkan proses politik yang akan mengakhiri perang empat tahun itu. Pembicaraan putaran lainnya dijadwalkan pada awal 2019.
Houthi menguasai pusat-pusat penduduk, termasuk Hudaidah dan Sanaa. Mereka menggulingkan pemerintahan Hadi pada 2014.
Baca juga, PBB akan Gelar Perundingan Damai Yaman.
Seorang juru bicara PBB mengatakan kedua pihak sepakat menerima "paket akhir" dari perjanjian yang mencakup status Hudaidah dan bandara Sanaa. "Kami berharap menerima tanggapan positif," katanya.
Menurut salah seorang narasumber kedua belah pihak sepakat bahwa penerbangan internasional akan berhenti di bandara yang dipegang pemerintah untuk alasan keselamatan.
Delegasi Houthi Abdelmajid Hanash mengatakan, penerbangan internasional dari dan ke Sanaa akan berhenti di Aden dan Sayun. PBB akan mengawasi prosedur keselamatan. Namun PBB menolak berkomentar akan hal itu.
Sebagai bagian dari langkah-langkah membangun kepercayaan, kedua belah pihak sepakat untuk melanjutkan ekspor minyak dan gas untuk membantu pendapatan bank sentral. Dana itu akan digunakan untuk membayar gaji di daerah yang dikuasai pemerintah dan Houthi.
Presiden AS Donald Trump mengatakan kepada Reuters pada Selasa bahwa ia dapat menerapkan sebuah undang-undang untuk mengakhiri dukungan AS kepada pasukan koalisi. "Saya benci melihat apa yang terjadi di Yaman. Tapi saya juga ingin melihat Iran menarik diri dari Yaman," katanya.
Konflik Yaman terlihat sebagai perang proksi antara Arab Saudi dan Iran. Utusan PBB Martin Griffiths, yang mencoba mencegah serangan besar-besaran terhadap Hudaidah, meminta kedua pihak yang bertikai mundur dari kota.
Ikuti Whatsapp Channel Republika