Friday, 29 Jumadil Awwal 1441 / 24 January 2020

Friday, 29 Jumadil Awwal 1441 / 24 January 2020

Pihak Berseteru Yaman Sepakat Buka Bandara Sanaa

Kamis 13 Dec 2018 12:58 WIB

Rep: Marniati/ Red: Teguh Firmansyah

Bandara Sanaa

Bandara Sanaa

Status daerah pelabuhan Hudaidah belum disepakati.

REPUBLIKA.CO.ID, SWEDIA -- Pihak-pihak yang berseteru di Yaman pada Rabu (12/12) sepakat untuk membuka kembali bandara Sanaa dan melanjutkan kembali ekspor minyak serta gas.

Houthi dan pemerintah yang didukung Saudi, Abd-Rabbu Mansour Hadi juga masih mendiskusikan proposal PBB terkait kota Pelabuhan Hudaidah yang merupakan garis hidup bagi jutaan warga Yaman.

Perdana Menteri Yaman Maeen Abdulmalik Saeed, mengatakan kepada wartawan di pangkalan pemerintah di pelabuhan selatan Aden bahwa kesepakatan tentang Hudaidah dikhwatirkan tidak tercapai karena perundingan akan berakhir pada Kamis.

"Kami berbicara tentang (itu) banyak tetapi dengan waktu  terbatas yang kami miliki, kami tidak dapat berbicara tentang semua poin di babak ini. Yang penting adalah membangun kepercayaan diri dan kemudian masuk ke Hudaidah," katanya.

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dijadwalkan menghadiri sesi terakhir dalam perundingan damai ini untuk mendukung upaya  meluncurkan proses politik yang akan mengakhiri perang  empat tahun itu. Pembicaraan putaran lainnya dijadwalkan pada awal 2019.

Houthi menguasai pusat-pusat penduduk, termasuk Hudaidah dan Sanaa. Mereka menggulingkan pemerintahan Hadi pada  2014.

Baca juga, PBB akan Gelar Perundingan Damai Yaman.

Seorang juru bicara PBB mengatakan kedua pihak sepakat menerima "paket akhir" dari perjanjian yang mencakup status Hudaidah dan bandara Sanaa. "Kami berharap menerima tanggapan positif," katanya.

Menurut salah seorang narasumber kedua belah pihak sepakat bahwa penerbangan internasional akan berhenti di bandara yang dipegang pemerintah untuk alasan keselamatan.

Delegasi Houthi Abdelmajid Hanash mengatakan, penerbangan internasional dari dan ke Sanaa akan berhenti di Aden dan Sayun.  PBB akan mengawasi prosedur keselamatan. Namun PBB menolak berkomentar akan hal itu.

Sebagai bagian dari langkah-langkah membangun kepercayaan, kedua belah pihak sepakat untuk melanjutkan ekspor minyak dan gas untuk membantu pendapatan bank sentral. Dana itu akan digunakan untuk membayar gaji di  daerah yang dikuasai pemerintah dan Houthi.

Presiden AS Donald Trump mengatakan kepada Reuters pada  Selasa bahwa ia dapat menerapkan sebuah undang-undang untuk mengakhiri dukungan AS kepada pasukan koalisi. "Saya benci melihat apa yang terjadi di Yaman. Tapi saya juga ingin melihat Iran menarik diri dari Yaman," katanya.

Konflik Yaman terlihat sebagai perang proksi antara Arab Saudi dan Iran. Utusan PBB Martin Griffiths, yang mencoba mencegah serangan besar-besaran terhadap Hudaidah, meminta kedua pihak yang bertikai mundur dari kota.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA