REPUBLIKA.CO.ID, POLANDIA -- Puluhan label mode besar di dunia termasuk Adidas, Gucci, Zara, dan H & M telah berkomitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca mereka hingga 30 persen pada 2030 di bawah bimbingan Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Dalam KTT iklim COP24 PBB di Polandia minggu ini, sejumlah label terkenal dan pemangku kepentingan lainnya dari seluruh industri fashion meluncurkan Piagam Industri Fashion untuk Aksi Iklim. Piagam tersebut mencakup pengurangan emisi karbon industri fesyen sebesar 30 persen dan 15 komitmen lainnya.
Hal itu termasuk komitmen untuk menganalisis dan menetapkan "jalur dekarbonisasi" - pada dasarnya adalah cara untuk mengurangi emisi - dan perusahaan-perusahaan fesyen yang menandatangani piagam ini secara bertahap akan melepaskan ketergantungan mereka terhadap pembangkit listrik berbahan bakar batubara pada 2025. Banyak komitmen lain dalam piagam tersebut yang tidak cukup jelas.
Mereka termasuk "mendukung tujuan Perjanjian Paris", "mengejar langkah-langkah efisiensi energi", bermitra dengan bank untuk "mengkatalisasi solusi terukur", dan "membangun dialog yang lebih erat" dengan konsumen dan pemerintah.
Sekretaris PBB untuk Eksekutif Perubahan Iklim Patricia Epinosa menggambarkan piagam itu sebagai sesuatu yang "penting" dan "komitmen unik".
"Industri fesyen selalu dua langkah ke depan jika berkaitan dengan upaya untuk mendefinisikan budaya dunia," katanya.
Piagam itu, seperti platform mode yang terkenal di dunia, memberi contoh yang saya harap orang lain akan ikuti.
Ledakan permintaan di dunia fesyen
Bisnis fesyen global merupakan salah satu sumber besar gas rumah kaca dari sektor industri. Produksi tekstil merilis sekitar 1,2 miliar ton CO2 pada 2015 - setara dengan emisi sekitar 300 pembangkit listrik tenaga batu bara dalam satu tahun, atau lebih dari dua kali lipat emisi tahunan Australia.
Data ini naik dengan cepat. Pada Maret, PBB menggambarkan praktik meningkat pesatnya produksi sejumlah besar pakaian sekali pakai murah ('mode cepat'), sebagai "keadaan darurat lingkungan dan sosial".
Dikatakan bahwa gambaran itu hanya akan bertambah buruk ketika jumlah kelas menengah meningkat di negara-negara seperti Cina dan India yang mulai membeli lebih banyak pakaian. Piagam yang diinisiasi oleh sejumlah pemimpin industri fesyen ternama ini tidak menyarankan pengurangan konsumsi pakaian.
PBB akan "memfasilitasi dan mengkoordinir" upaya pengurangan emisi dari sektor industri fesyen, termasuk menyelenggarakan lokakarya dan menetapkan sasaran tahunan. Kelompok kerja pertama akan bersidang awal tahun depan.
Selain merek utama, penandatangan mencakup perusahaan logistik global seperti Maersk dan Otto Group. Badan-badan industri tekstil Cina juga telah menandatangani sebagai "organisasi pendukung".
Dalam sebuah pernyataan, CEO Puma, Bjorn Gulden, mengatakan bahwa lebih dari 90 persen jejak karbon perusahaan dihasilkan dalam rantai pasokan bersama.
"Jika kami ingin mengurangi emisi karbon dalam rantai pasokan kami, kami perlu bekerja dengan mitra industri kami," katanya.
Karl-Johan Persson, CEO H & M, salah satu merek fesyen terbesar, mengatakan piagam itu adalah tentang menyatukan industri fashion.
"Industri kami memiliki jangkauan global dan hanya bersama-sama kami dapat menciptakan perubahan yang sangat dibutuhkan," katanya.
Perancang busana terkenal asal Inggris Stella McCartney mendesak mereka yang bekeruja di industri untuk menandatangani piagam dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk mengurangi emisi. Label merek yang menandatangani piagam ini adalah: Adidas, Aquitex, Arcteryx, Burberry Limited, Esprit, Guess, Gap Inc., Grup H & M, Hakro Gmbh., Hugo Boss, Inditex (pemilik Zara), Grup Kering (pemilik Gucci dan Yves Saint Laurent.
Perusahaan yang lainnya adalah Lenzing AG, Levi Strauss & Co, Mammut Sports Group AG, World Mantis, Maersk, Otto Group, Pidigi SPA, PUMA SE, re: newcell, Schoeller Textiles AG, Peak Performance, PVH Corp, Salomon, Skunkfunk, SLN Textil, Stella McCartney, Sympatex Technologies, Target, dan Tropic Knits Group.
Simak beritanya dalam bahasa Inggris di sini.
Ikuti Whatsapp Channel Republika