REPUBLIKA.CO.ID, JENEWA -- Kepala badan PBB untuk HIV dan AIDS (UNAIDS) Michel Sidibe akan mengakhiri masa jabatannya pada Juni tahun depan. Padahal masa jabatan Sidibe akan berakhir pada Desember 2019.
Keputusan itu dilakukan setelah panel independen mengatakan kepemimpinannya telah mentolerir budaya pelecehan, termasuk pelecehan seksual, bullying, dan penyalahgunaan kekuasaan. Michel Sidibe mengumumkan keputusan pengunduran dirinya pada Kamis (13/12) di akhir pertemuan dewan UNAIDS yang memeriksa laporan panel.
Dalam laporan setebal 70 halaman yang dikeluarkan Jumat lalu, panel yang beranggotakan empat orang mengatakan budaya patriarki yang pilih kasih dan berbasis kroni telah memungkinkan seseorang bebas dari hukum. Sidibe, seorang warga Mali, telah menjadi direktur eksekutif sejak 2009 dari biro yang berbasis di Jenewa dan memiliki sekitar 670 staf di seluruh dunia.
"Dia memberitahu Dewan UNAIDS bahwa pertemuannya pada Juni 2019 akan menjadi pertemuan Dewan terakhirnya dan dia akan menyelesaikan tugasnya pada akhir Juni 2019," kata pernyataan UNAIDS pada Kamis malam.
Sidibe seperti dikutip dalam pernyataan UNAIDS mengaku menantikan dialog terbuka serta kolaborasi dengan staf dalam membentuk UNAIDS baru. “Saya akan bekerja untuk memastikan transisi yang lancar dan berjanji untuk tetap fokus pada staf kami dan memberikan hasil untuk orang-orang yang kami layani," katanya.
UNAIDS telah menghadapi beberapa tuduhan serius dalam beberapa tahun terakhir setelah serangkaian tuduhan eksploitasi dan pelecehan seksual dilakukan terhadap pasukan penjaga perdamaian PBB di Republik Afrika Tengah.
“Sekretariat UNAIDS sedang dalam krisis, krisis yang mengancam pekerjaan vitalnya,” kata laporan panel, mengutip hasil survei staf .
Juru bicara UNAIDS, Sophie Barton-Knott mengatakan UNAIDS pada bulan lalu telah memberhentikan sementara direktur badan itu untuk Nigeria, menyusul tuduhan adanya pelecehan seksual. Kasus itu adalah salah satu dari tiga kasus yang sedang diselidiki.
Pada Februari, Luiz Loures, wakil kepala UNAIDS, juga mengatakan tidak akan memperpanjang masa jabatannya. Ada spekulasi yang menghubungkan keputusannya dengan tuduhan pelecehan seksual.
Baca: Kongres AS Loloskan Undang-Undang Anti-Pelecehan Seksual
Ikuti Whatsapp Channel Republika