REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING -- Warga Tibet didorong tidak termakan kebohongan Dalai Lama dan memahami dengan jelas kepentingan pemerintahan Partai Komunis di kawasan itu, kata pemerintah Cina. Pernyataan tersebut keluar menjelang 60 tahun pelarian Dalai Lama ke Tibet dari Cina.
Dalai Lama, tokoh tertinggi dalam Buddhisme Tibet, mengasingkan diri ke India pada 1959 setelah pergolakan gagal melawan kekuasaan Cina. Cina selalu menyebut Dalai Lama sebagai pemberontak berbahaya, walaupun Dalai Lama mengatakan hanya menginginkan otonomi asli bagi tanah airnya, yang berpegunungan dan terpencil.
Tibet Daily, surat kabar resmi, mengatakan dalam komentar panjang yang disiarkan di dalam jejaring Kamis malam, Dalai Lama tidak pernah lelah mendorong kemerdekaan Tibet. Dalai Lama tidak pernah mengupayakan jalan tengah dari otonomi asli. "Apakah ini 'jalan tengah' atau 'tingkat otonomi tinggi', tujuannya ialah berusaha dan menegasikan sistem sosialis, dan menegasikan sistem kawasan otonomi etnis," kata harian itu.
Dikatakannya, Dalai Lama telah berusaha menggunakan media Barat untuk menyebar desas-desus dan fitnah terhadap Cina guna mendorong kemerdekaan Tibet, mengabaikan kemerdekaan dan penghormatan yang diberikan kepada rakyat Tibet.
Kelompok Hak Asasi Manusia mengatakan situasi bagi warga etnis Tibet di dalam kawasan yang Cina sebut Wilayah Otonomi Tibet masih sangat sulit. Komisaris Tinggi PBB bagi HAM mengatakan kondisi pada Juni memburuk cepat di Tibet.
Pada pekan ini, Senat Amerika Serikat mengesahkan akta Akses Timbal Balik bagi Tibet, yang sekarang diserahkan ke Gedung Putih untuk Presiden Donald Trump tanda tangani menjadi undang-undang. Tindakan itu berusaha mempromosikan akses ke Tibet untuk para diplomat AS dan pejabat lain, wartawan, dan warga negara lain dengan menolak masuk ke Amerika Serikat bagi pejabat Cina yang dianggap bertanggung jawab untuk membatasi akses ke Tibet.
Semua orang asing memerlukan izin khusus untuk memasuki Tibet, yang pada umumnya diberikan kepada wisatawan tetapi sangat jarang bagi diplomat dan wartawan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika