REPUBLIKA.CO.ID, LONDON -- Direktur Jenderal Amerika dan Eropa Kementerian Luar Negeri Muhammad Anshor memimpin delegasi Indonesia dalam Forum Konsultasi Bilateral dengan Yunani. Forum tersebut diselenggarakan untuk menindaklanjuti hasil pertemuan Menteri Luar Negeri RI dan Menteri Luar Negeri Yunani di New York September lalu yang diadakan di Athena.
Forum Konsultasi Bilateral kedua negara diadakan di Athena pada 13 Desember menjadi bukti kepercayaan Yunani terhadap Indonesia dengan telah diimplementasikannya bebas visa bagi delegasi Indonesia masuk ke negara Yunani. Pelaksana Fungsi Penerangan KBRI Athena, Kristina Natalia mengatakan, kedua Menlu dalam pertemuannya di New York lalu juga telah menandatangani Perjanjian Bebas Visa Indonesia-Yunani bagi pemegang paspor diplomatik dan dinas.
Forum Konsultasi Bilateral (FKB) Indonesia-Yunani yang sempat vakum selama satu dekade membangkitkan kembali hubungan harmonis yang terjalin sebelumnya. FKB terakhir dilaksanakan 2009 setelah dibentuk 2008.
"Pertemuan menjadi investasi politik bagi kedua negara, terutama setelah Yunani bangkit saat menghadapi krisis. Pertemuan menjadi pijakan bagi kerja sama yang lebih konkret ke depannya," ujar Kristina kepada Antara London, Sabtu.
Kristina mengatakan, Indonesia dan Yunani memiliki karakteristik yang sama sebagai negara kepulauan. Dalam forum tersebut, pembahasan pertemuan mengulas lebih banyak mengenai kerja sama di bidang kemaritiman, di mana negara tempat asal Aristotle Onassis tersebut menguasai 23-24 persen perkapalan dunia.
Hal ini didukung dengan beroperasinya jalur kereta api dari Pelabuhan Piraeus Yunani ke kawasan Eropa Tenggara (Balkan) dan Mediterania, beberapa tahun ke depan. Selain membahas kerja sama Maritim, isu regional dan global, seperti penanganan arus imigrasi, penanggulangan terorisme, perkembangan kawasan ASEAN, peningkatan "people-to-people contact", dan kerja sama kebudayaan seperti pelestarian warisan budaya dan peninggalan bersejarah juga didiskusikan.
Menurut Kristina, Yunani memiliki pandangan yang sama mengenai pentingnya stabilitas kawasan dan mengakui peran aktif Indonesia dalam mewujudkan perdamaian dunia. Usai pertemuan kedua Direktur Jenderal membubuhkan paraf pada naskah final "MoU on Bilateral Consultations" yang akan ditandatangani Menlu masing-masing negara.
Direktur Jenderal Politik Kementerian Luar Negeri Yunani, Theodoros Georgakelos, memandang penting finalisasi Kesepakatan Kerja Sama Ekonomi sebagai payung kerja sama maksimalkan potensi ekonomi kedua negara termasuk komunitas bisnis. Untuk itu, Yunani mendukung penyelenggaraan Bisnis Forum pada tahun 2019 di Yunani.
Georgakelous juga menyatakan Yunani sebagai bagian dari Uni Eropa siap mendukung posisi Indonesia dalam kerja sama Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA).
Pertemuan terakhir tingkat Kepala Negara antara Wakil Presiden Jusuf Kalla dengan Perdana Menteri Yunani Alexis Tsipras dilakukan Oktober lalu di sela-sela Pertemuan Asia-Europe Meeting (ASEM) ke-12 di Brussel.
"Dengan memiliki posisi strategis berada di antara dua kawasan, Eropa dan Timur Tengah serta sebagai pintu masuk ke Eropa, Yunani memiliki potensi menjadi penghubung bagi produk Indonesia untuk masuk ke kawasan Eropa," kata Duta Besar RI untuk Yunani, Ferry Adamhar.
Ikuti Whatsapp Channel Republika