REPUBLIKA.CO.ID, Yerussalem -- Perdana Menteri Australia Scott Morrison menyatakan negaranya mengakui Yerusalem Barat sebagai ibukota Israel. Akan tetapi di saat yang sama, ia mengatakan Pemerintah Australia juga telah memutuskan untuk mengakui aspirasi rakyat Palestina atas sebuah negara masa depan dengan ibukotanya di Yerusalem Timur.

Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad dengan tegas menolak pengakuan Yarussalem Barat sebagai ibu kota Israel. Menurut dia, Australia tidak memiliki hak untuk mengakui Yarussalem Barat sebagai ibu kota Israel. 

“Yerusalem selalu di bawah Palestina, jadi mengapa mereka mengambil inisiatif untuk membagi Yerusalem yang bukan milik mereka, dan membagi orang Arab dan orang Yahudi? Mereka tidak punya hak,” ujar Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad.  

Sementara itu Menteri Luar Negeri Bahrain Sheikh Khalid bin Ahmed al-Khalifa menganggap sikap Australia tidak akan mempengaruhi tuntutan palestina yang sah, seperti pengakuan Yarussalem Timur sebagai ibu kota mereka. Khalid sebelumnya juga mengatakan bahwa Israel memiliki hak untuk membela diri terhadap Iran. 

Ketika negara-negara Teluk Persia dan Israel semakin bekerja sama di belakang layar, Bahrain dianggap sebagai kandidat yang mungkin menjadi salah satu yang pertama yang mengambil kerjasama itu sepenuhnya publik dengan membangun hubungan dengan negara Yahudi.

Direktur eksekutif Australia/Israel & Jewish Affairs Council (AIJAC), Colin Rubenstein mengatakan langkah penolakan pembagian wilayah Yerussalem antara Israel dan Palestina, adalah aksi penolakan negosiasi Israel, baik dengan masyarakat internasional maupun warga Palestina. 

“Harapan bahwa masyarakat internasional agar kami (Israel) menerima tuntutan Palestina tidak akan berhasil,” kata Rubenstein melalui laman The Jarussalem Post yang dilansir Republika, Senin (17/12). 

Ikuti Whatsapp Channel Republika