REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Rofi Munawar mendesak Australia untuk mempertimbangkan kembali keputusan mengakui Yerusalem Barat sebagai Ibu Kota Israel yang dinilai sebagai langkah yang keliru.
"Keputusan itu tidak tepat. Jelas itu merugikan masa depan Palestina dan mengganggu hubungan Australia dengan mitra-mitra strategisnya, termasuk Indonesia," ujar Rofi usai memimpin Sidang Kawasan Asia Pasifik di Konferensi Parliamentarians Untuk Al-Quds di Istanbul, Turki, pada 14-15 Desember 2018, dalam keterangan tertulisnya, Senin (17/12).
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu meminta Australia meninjau ulang pengakuan tersebut. Pasalnya, mengakui Yerusalem Barat sebagai Ibu Kota Israel merupakan langkah ceroboh dan buruk bagi masa depan perdamaian Palestina-Israel, ucapnya.
"Kendati Australia berjanji tidak akan memindahkan kedutaannya ke Yerusalem Barat sampai ada status penentuan akhir, tapi mereka lupa bahwa justru pengakuan itu membuat proses penentuan status akhir semakin sulit," kata Rofi di sela-sela Konferensi Parliamentarians untuk Al-Quds yang dihadiri Presiden Turki Recep Tayyep Erdogan dan lebih dari 500 anggota parlemen.
Wakil Ketua BKSAP itu mengingatkan negara-negara lain tidak mengikuti langkah Amerika Serikat dan Australia tersebut. "Mengikuti kebijakan AS di bawah Trump terbukti kerapkali memantik kegaduhan internasional. Dunia termasuk Australia seharusnya menyadari gaya kepemimpinan Trump yang seringkali ceroboh dan destruktif," kata dia.
Politisi yang duduk di Komisi VII itu menegaskan bahwa dewasa ini masyarakat internasional melihat masalah konflik Palestina-Israel tidak lagi urusan kawasan Arab dan Islam.
"Di Konferensi Parliamentarians Untk Al-Quds, delegasi DPR RI meminta insan parlemen sedunia melihat Palestina sebagai masalah kemanusiaan dan ketidakadilan. Kami para anggota parlemen di sini sepakat dengan cara pandang itu," tuturnya.
Baca: Israel Sebut Australia Buat Kesalahan Akui Yerusalem
Ikuti Whatsapp Channel Republika