REPUBLIKA.CO.ID, RAMALLAH -- Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Otoritas Palestina pada Senin (17/12) meluncurkan program bantuan kemanusiaan untuk tahun depan. Dana yang dibutuhkan untuk merealisasikan program itu sebanyak 350 juta dolar AS.
Rencana Tanggap Kemanusiaan 2019 menguraikan 203 proyek yang akan dilaksanakan oleh 88 kelompok berbeda, termasuk badan-badan PBB dan organisasi non-pemerintah. Koordinator kemanusiaan PBB di Jalur Gaza, Tepi Barat dan Yerusalem Timur Jamie McGoldrick mengatakan program tersebut akan memprioritaskan 1,4 juta warga Palestina yang paling membutuhkan makanan, perawatan kesehatan, tempat tinggal, air, dan sanitasi.
"Kami menghadapi tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya, termasuk pendanaan terendah dan peningkatan serangan untuk mendelegitimasi aksi kemanusiaan," katanya dalam pernyataan bersama yang dikeluarkan di Ramallah, Tepi Barat yang diduduki Israel.
Menurutnya, dana yang dibutuhkan untuk menjalankan beberapa program bantuan jauh lebih besar dari yang disampaikan. Namun, karena keterbatasan sumber dana maka PBB berusaha bersifat realistis.
Selama setahun terakhir, Amerika Serikat (AS) telah memangkas bantuannya ke Palestina, termasuk ke badan PBB yang memberikan layanan kepada 5 juta pengungsi Palestina (UNRWA). AS menjanjikan 365 juta dolar AS kepada UNRWA pada 2018. Namun, AS hanya memberikan 60 juta dolar AS. Pada Agustus AS mengatakan bahwa ia akan menghentikan semua bantuannya ke UNRWA di masa akan datang.
Langkah itu secara luas dilihat sebagai sarana untuk menekan para pemimpin Palestina agar melakukan perundingan perdamaian dengan Israel. Palestina ingin mendirikan sebuah negara di Tepi Barat, Gaza, dan Yerusalem Timur - wilayah yang direbut Israel dan diduduki dalam perang Timur Tengah 1967.
Pembicaraan perdamaian yang ditengahi AS terhenti pada 2014. Sebuah tawaran oleh Presiden AS Donald Trump untuk memulai kembali pembicaraan itu juga tidak memiliki kemajuan.
Sekitar 77 persen dari dana yang direncanakan untuk 2019 akan diberikan ke Gaza. Hal itu karena Gaza menghadapi situasi kemanusiaan yang mengerikan setelah bertahun-tahun blokade yang dipimpin Israel, perpecahan politik internal Palestina dan korban dari demonstrasi setiap pekannya.
"Konteks kemanusiaan di OPt (Wilayah Pendudukan Palestina) masih memburuk karena pelanggaran pendudukan Israel di saat kekurangan sumber daya dan penurunan dana karena politisasi bantuan kemanusiaan," kata Menteri Pembangunan Sosial Palestina Ibrahim Al-Shaer dalam pernyataan itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika