REPUBLIKA.CO.ID, ADEN -- Pihak-pihak yang bertikai di Yaman saling melemparkan tuduhan terkait pelanggaran gencatan senjata di Kota Pelabuhan Hudaydah. Penduduk melaporkan telah terjadi penembakan pada Selasa malam atau hari pertama gencatan senjata.
Tembakan terjadi selama hampir satu jam di pinggiran timur dan selatan kota Laut Merah yang dikendalikan Houthi. Situasi relatif lebih tenang pada Rabu (19/12).
TV al-Masirah yang dikelola Houthi menuduh pasukan koalisi pimpinan Saudi melanggar gencatan senjata dengan menembaki beberapa situs, termasuk wilayah timur bandara.
Kantor berita Uni Emirat Arab WAM mengutip sumber Yaman mengatakan Houthi menembakkan bom mortir dan roket ke rumah sakit 22 Mei di pinggiran timur.
Hudaydah, pelabuhan utama yang memasok kebutuan 30 juta penduduk Yaman, telah menjadi fokus pertempuran pada tahun ini. Situasi tersebut meningkatkan ketakutan global bahwa serangan besar dapat memotong pasokan bantuan untuk 15,9 juta orang.
Negara-negara Barat telah menekan koalisi Arab Sunni yang dipimpin Arab Saudi dan UEA untuk mengakhiri perang selama empat tahun itu yang telah menewaskan puluhan ribu orang.
Baca juga, Gencatan Senjata Mulai Berlaku di Hudaydan Yaman.
Gencatan senjata merupakan terobosan signifikan pertama dalam upaya perdamaian. Gencatan senjata menjadi bagian dari langkah membangun kepercayaan untuk membuka jalan bagi gencatan senjata yang lebih luas serta membahas negosiasi politik.
Berdasarkan kesepakatan itu, pemantau internasional akan dikerahkan di Hudaydah dan semua angkatan bersenjata akan mundur sepenuhnya dalam 21 hari sejak dimulainya gencatan senjata.
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) akan mengadakan konferensi video dengan Houthi dan pemerintah Yaman yang didukung Saudi pada Rabu. Mereka akan membahas penarikan pasukan dari kota Hudaydah dan tiga pelabuhan di bawah kesepakatan gencatan senjata
Konferensi video PBB akan menjadi pertemuan pertama Komite Koordinasi Pemindahan yang akan mengawasi gencatan senjata dan penarikan pasukan. Ini mencakup tiga wakil militer dan keamanan dari kedua belah pihak.
Komite akan dipimpin oleh pensiunan Jenderal Mayor Belanda Patrick Cammaert. Ia diharapkan meninggalkan New York akhir pekan ini untuk melakukan perjalanan ke Yaman dengan sebuah tim.
Dewan Keamanan PBB sedang mempertimbangkan resolusi untuk meminta Sekjen PBB Antonio Guterres agar mengajukan proposal tentang cara memantau gencatan senjata dan pengerahan kembali pasukan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika