REPUBLIKA.CO.ID, SEOUL -- Utusan khusus AS untuk Korea Utara (Korut) Stephen Biegun berencana untuk mempertimbangkan pencabutan sanksi ke negara Korut. AS juga ingin mencabut larangan perjalanan warga mereka ke Korut agar tidak menghambat bantuan kemanusian ke sana.
“Saya akan duduk bersama organisasi kemanusian Amerika di awal tahun baru untuk membahas bagaimana kami dapat lebih memastikan pengiriman bantuan yang sesuai,” kata Biegun, Rabu (19/12).
Organisasi kemanusiaan mengeluh ketatnya sanksi yang diberlakukan ke Korut. Hal itu menyebabkan bantuan terlambat datang dan di beberapa kasus benar-benar tidak bisa dikirimkan padahal banyak warga Korut yang sangat membutuhkannya.
Biegun datang ke Korea Selatan (Korsel) selama empat hari untuk mencari cara melanjutkan pembicaraan denuklirisasi Semenanjung Korea yang sempat terhenti. Biegun dijadwalkan akan bertemu dengan perwakilan Korsel untuk Korut Lee Do-hoon pada Kamis (19/12).
Pada Jumat (20/12), Biegun akan bertemu kelompok kerja yang diluncurkan bulan lalu untuk mendorong koordinasi kebijakan AS dan Korsel dalam menangani Korut. Biegun juga direncanakan bertemu dengan Menteri Unifikasi Korsel Cho Myoung-gyon untuk membicarakan isu antar-Korea.
AS khawatir Korsel bergerak terlalu cepat menyambung kerja sama dengan Korut. Sementara Pyongyang saat ini tidak melakukan progres apa pun dalam perjanjian denuklirisasi.
Korut dan Korsel berencana untuk mengadakan upacara bersama merayakan rencana proyek bersama mereka menyambung kembali rel kereta dan jalan antar kedua negara. Padahal, proyek tersebut baru bisa berjalan jika AS sudah mencabut sanksi Korut.
Cho yakin pembicaraan denuklirisasi akan menghadapi momen kritisnya pada tahun depan. Menurutnya pembicaraan denuklirisasi baru mengalami progres antara bulan Febuari dan Maret pada 2019 mendatang.
"Saya pikir cukup adil untuk mengatakan proses denuklirisasi belum berada di jalur yang paling tepat, tahun depan kami akan lihat apakah mereka memiliki kesempatan untuk mendekati tujuan yang sudah disepakati," kata Cho.
Ikuti Whatsapp Channel Republikasumber : Reuters
Advertisement
