REPUBLIKA.CO.ID, KUWAIT CITY -- Pemerintah Kuwait sedang mengadakan pembicaraan dengan Arab Saudi untuk menemukan solusi penyelesaian krisis Teluk. Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Luar Negeri Kuwait Sheikh Sabah Al-Khalid Al-Hamad Al-Sabah.

"Arab Saudi adalah negara persaudaraan yang hebat dan kami berkomunikasi dengan mereka di setiap waktu, tempat, dan pada semua isu," kata Al-Sabah dalam sebuah konferensi pers pada Rabu (19/12).

Sejak tahun lalu Kuwait telah berusaha memediasi negara-negara yang terlibat dalam perselisihan di kawasan Teluk, yakni antara Qatar dengan Arab Saudi, Mesir, Bahrain, dan Uni Emirat Arab (UEA). Namun upaya Kuwait masih belum membuahkan hasil.

Menteri Luar Negeri Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani menilai Dewan Kerja Sama Teluk (GCC) telah gagal menyelesaikan krisis Teluk. Hanya sedikit komunikasi dan dialog yang terjalin di antara anggota GCC. Sekretaris Jenderal GCC Abdulltif bin Rashid al-Zayani, kata Al-Thani, juga tak memiliki daya apa pun menhadapi situasi demikian.

Oleh sebab itu Al-Thani menyerukan pembentukan aliansi baru di Teluk. Sebab menurutnya GCC tak lagi berfungsi. "Prinsip-prinsip manajemen baru diperlukan," ujarnya pekan lalu.

Sejak Juni tahun lalu, Saudi, Mesir, Bahrain, dan UEA telah memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar. Keempat negara juga memberlakukan blokade serta boikot terhadap Doha. Hal itu dilakukan karena Saudi dan koalisinya menuding Qatar mendukung kelompok teroris di kawasan.

Keempat negara anggota GCC itu kemudian mengajukan 13 tuntutan kepada Qatar. Tuntutan itu harus dipenuhi bila Doha ingin terbebas dari blokade dan boikot.

Adapun tuntutan itu antara lain meminta Qatar memutuskan hubungan diplomatik dengan Iran, menghentikan pendanaan terhadap kelompok teroris, dan menutup media penyiaran Aljazirah. Qatar telah menolak memenuhi tuntutan tersebut karena dianggap tidak logis.

Ikuti Whatsapp Channel Republika