REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Indonesia dapat menyarankan kepada Tiongkok untuk membuka akses informasi tentang Xinjiang. Dengan demikian, dapat memberikan gambaran yang komprehensif dan jelas terhadap apa yang terjadi di Xinjiang.
"Keterbukaan informasi menjadi hal yang sangat penting. Hubungan yang sangat baik dengan China menjadi modal bagi Indonesia untuk mempunyai peran pada masalah keterbukaan informasi," ujar Pengamat Hubungan Internasional Universitas Indonesia, Agung Nurwijoyo, di Jakarta, Kamis (20/12).
Pernyataan tersebut disampaikan Dosen HI Universitas Indonesia itu usai diskusi mengungkap fakta pelanggaran HAM terhadap Etnis Uighur di Jakarta. Agung mengatakan Indonesia dapat menggunakan forum multilateral maupun bilateral untuk menjembatani penyelesaian permasalahan etnis Uighur.
"Forum multilateral seperti Sidang PBB, KTT ASEAN, dan OKI mungkin bisa digunakan Indonesia," ucapnya.
Di samping itu, pemerintah Indonesia butuh kalkulasi yang tinggi dalam mengambil sikap terkait kasus etnis Uighur. "Karena saya lihat negara-negara dunia Islam pun belum banyak yang bersuara, dan Indonesia masih menunggu. Perlu diingat bahwa respon sekeras apapun itu akan memberikan dampak balik kepada Indonesia," ujarnya.
Sebelumnya, Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) menyatakan telah menerima berbagai laporan dari sumber-sumber kredibel bahwa terdapat 1 juta etnis Uighur ditahan di suatu kamp pengasingan yang terselubung. Mereka dipaksa mengikuti program "Kamp Indoktrinasi Politik" yang di dalamnya diduga terdapat upaya pelunturan keyakinan yang dianut warga Uighur.
Sementara itu, Amnesti Internasional mendesak Pemerintah China agar segera menghentikan represi tersistematis itu dan memberikan penjelasan mengenai nasib sekitar satu juta Muslim yang ditahan di Xinjiang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
