REPUBLIKA.CO.ID, MOSKOW -- Pemimpin kelompok Hamas Ismail Haniyah dijadwalkan mengunjungi Rusia pada awal tahun depan. Dia diundang Rusia untuk membahas rekonsiliasi internal Palestina dengan turut melibatkan Fatah.

Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Mikhail Bogdanov mengatakan, negaranya telah siap untuk mengatur pertemuan antara Hamas dan Fatah. Kedua faksi terbesar di Palestina masing-masing mengontrol Jalur Gaza dan Tepi Barat.

Seorang sumber di Pemerintah Rusia mengungkapkan, Moskow memang hendak membantu terwujudnya rekonsiliasi Palestina.  "Rusia telah memberitahu semua pihak, termasuk Israel, bahwa mereka sedang mengkaji masalah ini dengan Hamas dan Otoritas Palestina," kata sumber tersebut dilaporkan laman Asharq Al-Awsat, Kamis (20/12).

Oleh sebab itu, pada November lalu, Kementerian Luar Negeri Rusia mengundang Haniyah untuk mengunjungi Moskow. Undangan itu disampaikan perwakilan diplomatik Rusia di Ramallah Haydar Rashid.

Baca juga, Rusia Ingin Bantu Rekonsiliasi Fatah-Hamas.

Haniyah telah mengumumkan kesiapannya bertemu Presiden Palestina Mahmoud Abbas. Ia mengaku bersedia mengadakan pembicaraan di mana pun untuk membahas situasi internal Palestina.

"(Hamas) siap mematuhi segala persyaratan untuk memulihkan persatuan nasional Palestina dan mengakhiri perpecahan," katanya ketika berpidato pada acara peringatan berdirinya Hamas pada 16 Desember lalu.

Fatah dan Hamas telah berselisih sejak 2007. Beberapa upaya rekonsiliasi antara kedua faksi itu sempat dilakukan. Namun hal tersebut gagal karena Hamas selalu mengajukan syarat-syarat tertentu kepada Otoritas Palestina bila hendak berdamai.

 Pada Oktober 2017, Hamas dan Fatah menandatangani sebuah kesepakatan rekonsiliasi di Kairo. Penandatanganan kesepakatan itu menjadi simbol keinginan kedua faksi untuk berdamai setelah 10 tahun berselisih.

Setelah sepuluh tahun berlalu, Hamas akhirnya menyatakan kesiapannya untuk memulihkan hubungan dengan Fatah tanpa prasyarat apa pun. Mereka bahkan membubarkan komite administratif yang sebelumnya bertugas untuk mengelola pemerintahan di Jalur Gaza. Hal itu dilakukan agar Otoritas Palestina dapat mengambil alih tugas pemerintahan di daerah yang diblokade tersebut.

Namun rekonsiliasi masih mengalami kebuntuan. Hingga saat ini Hamas masih mengontrol Jalur Gaza sedangkan Fatah menjalankan pemerintahan di Tepi Barat.

Ikuti Whatsapp Channel Republika