REPUBLIKA.CO.ID, NEWYORK -- Dewan Keamanan PBB dengan suara bulat setuju untuk mengirimkan tim pengawas untuk mengawasi gencatan senjata di Kota pelabuhan Hudaydah, Yaman. Resolusi yang diajukan oleh Inggris itu melalui negosiasi alot.
Duta Besar Inggris untuk PBB Karen Pierce mengatakan, pengawas gencatan senjata PBB sangat dibutuhkan di Hudaydah. Beberapa hari ke depan tim inti pengawas tersebut sudah akan terbang ke Yaman.
Pierce mengatakan di fase kedua, Sekretaris Jendral PBB Antonio Guterres memiliki waktu selama satu bulan untuk mengukur ukuran dan cakupan misi ini.
PBB akan mencari tahu bagaimana caranya agar pasukan dari kedua belah pihak dipastikan mengosongkan kota dan pelabuhan Hudaydah. "Guterres akan terlebih dahulu menugaskan tim advance dan tim itu akan berangkat pada beberapa hari kedapan, ia harus segera menempatkan orang di sana dan oleh karena itu Dewan Keamanan memberikan wewenang selama tiga hari untuk tim advance," kata Pierce, seperti dilansir dari Aljazirah, Sabtu (22/12).
Baca juga, AS Setop Isi Bahan Bakar Buat Jet Saudi untuk Perang Yaman.
Setelah beberapa kali diubah akhirnya resolusi tersebut disepakati. Resolusi ini juga mendukung hasil dari perundingan damai yang digelar oleh PBB di Swedia pada pekan lalu.
Penarikan pasukan dari Hudaydah menjadi salah satu poin dalam hasil perundingan damai di Swedia. Hudaydah merupakan gerbang utama untuk pendistribusian makanan dan bantuan lainnya yang dibutuhkan Yaman. Dalam hasil perundingan PBB yang melibatkan Houthi, pemerintahan Yaman di pengasingan dan Saudi juga disepakati penukaran 15 ribu tahanan.
"Sekretaris Jendral PBB juga akan mengajukan rencana untuk misi pengawasan yang lebih besar lagi," tambah Pierce.
Duta Besar Prancis untuk PBB Francois Delattre mengatakan suara bulat Dewan Keamanan ini menandakan sinyal kuat persatuan dan keterlibatan Dewan Keamanan di Yaman.
Para diplomat di Dewan Keamanan mengatakan para pengawas dari PBB ini berisi sekitar 30 sampai 40 orang. Tugas mereka memastikan kedua belah pihak yang berkonflik menarik pasukan mereka masing-masing dari Hudaydah.
Yaman adalah negara paling miskin di antara negara-negara Arab lainnya. Sekarang mereka menderita karena konflik yang melibatkan banyak pihak dari aktor lokal, regional sampai internasional.
Konflik di Yaman di mulai pada tahun 2014 ketika pemberontah Houthi merebut ibu kota Sana'a. Mereka ingin menggulingkan pemerintahan Presiden Abd-Rabbu Mansour Hadi. Pasukan koalisi yang dipimpin Arab Saudi membela pemerintahan Yaman yang diakui masyarakat internasional.
Mereka sudah berperang melawan Houthi sejak 2015. Sejak saat itu menurut organisasi hak asasi manusia lebih dari 60 ribu orang terbunuh dalam perang ini. Pada tanggal 8 Desember lalu PBB mengatakan sekitar 20 juta orang Yaman terancam kelaparan. Mereka menyebutnya sebagai krisis kemanusiaan yang paling buruk saat ini.
"Resolusi ini mengirim pesan penting kepada rakyat Yaman yang menderita bahwa mereka belum dilupakan," kata Direktur Hak Asasi Manusia PBB, Louis Charbonneau.
Ikuti Whatsapp Channel Republika