REPUBLIKA.CO.ID, DHAKA -- Koalisi pengusung Perdana Menteri Sheikh Hasina berhasil meraih suara mayoritas dalam pemilu Bangladesh. Pada Senin (31/12), Komisi Pemilihan Umum Bangladesh menyatakan, Hasina akan menjalani masa jabatan ketiganya, meski oposisi mengatakan pemilu itu telah diwarnai kecurangan.
Koalisi yang didominasi oleh Awami League berhasil memenangkan 287 dari 298 kursi dalam parlemen. Oposisi utama Bangladesh Nationalist Party (BNP), yang memboikot pemilu terakhir pada 2014, hanya memenangkan enam kursi.
Kemenangan Hasina mengkonsolidasikan pemerintahannya selama satu dekade atas Bangladesh. Dia dipuji karena dinilai telah berhasil meningkatkan perekonomian dan pembangunan.
Namun ia juga dituduh melakukan pelanggaran hak asasi manusia (HAM), mengekang media, dan membungkam perbedaan pendapat. Dia telah menyangkal tuduhan tersebut.
Salah satu tugas pertama Hasina jika menjabat adalah menaikkan upah minimum untuk pekerja di industri pakaian terbesar kedua di dunia setelah Cina.
Pemimpin oposisi, Kamal Hossain, mengatakan koalisi mereka, National Unity Front yang dipimpin oleh BNP, telah meminta Komisi Pemilihan Umum Bangladesh untuk melakukan pemungutan suara baru di bawah pemerintahan netral sesegera mungkin. Ia menuduh pemilu yang diselenggarakan pada Ahad (30/12) cacat.
Sedikitnya 17 orang terbunuh saat pemungutan suara berlangsung. Musim kampanye juga berlangsung keras, setelah pihak oposisi menuduh pemerintah menolak menggelar pemilu yang adil.
"Seluruh pemilihan benar-benar dimanipulasi. Itu harus dibatalkan," kata Hossain yang berusia 82 tahun di kediamannya di ibu kota, Dhaka, Ahad (30/12) malam.