REPUBLIKA.CO.ID, ANKARA -- Program Pangan Dunia (WFP), Senin (31/12), menyerukan adanya tindakan untuk mengakhiri penyelewengan bantuan pangan. Mitra lokal WFP di Ibu Kota Yaman, Sana'a, diduga melakukan penyelewengan tersebut.
''Satu survei WFP mengenai penerima bantuan yang terdaftar, telah mengungkapkan bahwa banyak orang di ibu kota Yaman belum menerima jatah makanan yang mestinya mereka terima. Di daerah lain, orang yang kelaparan, tak diberi jatah penuh,'' kata badan PBB tersebut dalam satu pernyataannya.
WFP mengatakan apa yang diungkapkan oleh pemeriksaan itu ialah kecurangan yang dilakukan oleh setidaknya satu organisasi mitra lokal. Mereka ditugaskan oleh WFP untuk menangani dan membagikan bantuan makanan.
Survei tersebut mendapati bahwa sebagian bantuan makanan diberikan kepada orang yang tak terdaftar untuk menerimanya. Sementara, sebagian lainnya dijual untuk memperoleh keuntungan di pasar di ibu kota Yaman.
''Organisasi lokal tersebut berafiliasi kepada Kementerian Pendidikan de fakto di Sana'a, yang dikuasai gerilyawan Al-Houthi,'' sebut pernyataan itu, sebagaimana dikutip Kantor Berita Anadolu yang dipantau Antara di Jakarta, Selasa (1/1).
Direktur Pelaksana WFP, David Beasley, mengatakan perilaku kriminal tersebut harus segera dihentikan. ''Jika ini (penghentian) tidak terjadi, kami akan tak memiliki pilihan selain menghentikan kerja sama dengan mereka yang telah bersekongkol untuk melucuti banyak orang yang rentan dari bantuan makanan, yang menjadi ketergantungan mereka,'' kata Beasley.
Juru Bicara WFP, Herve Verhoosel, mengatakan kepada Kantor Berita Anadolu bahwa aksi penyelewengan bantuan itu sungguh menyedihkan dan tak bisa diterima. Ia tidak bisa mengerti mengapa sebagian orang tega meraih keuntungan dari penderitaan orang lain. ''Pada akhir Januari, WFP akan menyediakan makanan buat sebanyak 12 juta orang per bulan di Yaman,'' kata Verhoosel.
Yaman terjerumus ke dalam perang saudara pada 2014 ketika kelompok gerilyawan Syiah Al-Houthi menguasai sebagian besar wilayah negeri itu. Gerilyawan memaksa pemerintah untuk mengungsi ke Arab Saudi. Setahun kemudian Arab Saudi dan beberapa sekutunya melancarkan operasi udara secara besar-besaran dengan tujuan memaksa mundur Al-Houthi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
