REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Amerika Serikat (AS) dan Israel telah secara resmi keluar dari United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO) pada Selasa (1/1). Proses keluar keduanya telah dilakukan lebih dari setahun yang lalu.
Meski penarikan ini sebagian besar bersifat prosedural, namun keluarnya kedua negara merupakan pukulan baru bagi UNESCO, yang didirikan bersama oleh AS setelah Perang Dunia II untuk mendorong perdamaian. Pemerintahan Presiden AS Donald Trump mengajukan pemberitahuan mundur dari UNESCO pada Oktober 2017. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengikuti langkah AS dengan menuduh badan perserikatan bangsa-bangsa (PBB) itu bias anti-Israel.
Organisasi yang bermarkas di Paris tersebut sebelumnya mengkritik pendudukan Israel atas Yerusalem Timur, menyebut situs-situs Yahudi kuno sebagai situs warisan Palestina, dan memberikan keanggotaan penuh ke Palestina pada 2011. AS juga menuntut reformasi mendasar yang dilakukan UNESCO itu.
UNESCO terkenal sebab kegiatannya untuk melestarikan warisan, termasuk mempertahankan daftar situs warisan dunia, dan program untuk mempromosikan pendidikan di negara-negara berkembang. Melansir Aljazirah, penarikan keanggotaan AS dan Israel tidak akan berdampak besar pada keuangan UNESCO, sebab sejak 2011 AS dan Israel berhenti membayar iuran yang dipicu Palestina dipilih sebagai negara anggota baru.
Sejak itu, para pejabat memperkirakan bahwa AS, yang menyumbang sekitar 22 persen dari total anggaran, telah menghasilkan 600 juta dolar AS dalam bentuk iuran yang belum dibayar, sehingga hal itu merupakan salah satu alasan keputusan Presiden Donald Trump menarik diri. Sementara, Israel berutang sekitar 10 juta dolar AS.
Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) AS hingga kini belum memberikan komentar publik menyoal penarikan ini sebab tengah terjadi shutdown di pemerintahan AS.
Sebelumnya, Kemenlu mengatakan kepada para pejabat UNESCO bahwa AS berniat untuk tetap terlibat di UNESCO sebagai negara pengamat yang bukan anggota inti mengenai masalah-masalah "non-politis". Hal itu termasuk perlindungan situs-situs warisan dunia, mengadvokasi kebebasan pers, mengadvokasi kebebasan pers dan mempromosikan kolaborasi ilmiah dan pendidikan.
AS dinilai berpotensi mencari status itu selama pertemuan Dewan Eksekutif UNESCO pada April. AS telah menarik diri dari UNESCO sebelumnya. Pemerintahan Reagan melakukannya pada 1984 karena memandang badan tersebut salah kelola, korup, dan digunakan untuk memajukan kepentingan Soviet. AS bergabung kembali pada 2003.
Ikuti Whatsapp Channel Republika