REPUBLIKA.CO.ID, TEL AVIV -- Menteri Keamanan Publik Israel, Gilad Erdan, telah mengumumkan rencana untuk memperburuk kondisi tahanan Palestina di penjara-penjara Israel. Israel akan menjatah pasokan air dan mengurangi jumlah waktu kunjungan untuk keluarga tahanan.
Langkah-langkah yang diperkirakan akan mulai berlaku dalam beberapa pekan mendatang itu setelah disetujui oleh kabinet Israel. Langkah tersebut dikritik tajam oleh para pemimpin dan aktivis Palestina yang menyebutnya sebagai eskalasi pelanggaran hak asasi manusia (HAM) oleh Israel.
Baca juga, AS dan Israel Resmi Keluar dari Unesco.
Erdan mengatakan kepada wartawan pada Rabu (2/12), rencana itu juga akan memerintahkan penjara untuk menghapus hak memasak bagi para tahanan dan membatasi akses mereka untuk menonton televisi. Rencana tersebut juga akan memblokir dana untuk Otoritas Palestina.
Erdan menyatakan, saat ini kunjungan keluarga telah dihentikan untuk para tahanan yang berafiliasi dengan Hamas. Erdan tahun lalu telah membentuk komite untuk membuat kondisi penjara lebih keras bagi tahanan yang melakukan aksi 'terorisme'.
"Rencana itu juga termasuk mencegah anggota Knesset [parlemen Israel] untuk mengunjungi tahanan Palestina," ujar Erdan.
Kebijakan memisahkan tahanan Hamas dari tahan yang berafiliasi dengan faksi Palestina Fatah juga akan berakhir. Erdan mengatakan, menahan narapidana di sel berdasarkan afiliasi organisasi mereka akan memperkuat organisasi itu.
Ia menjelaskan, akan ada batas jumlah air yang dikonsumsi seorang tahanan setiap hari, termasuk berapa kali mereka diizinkan untuk mandi.
Mustafa Barghouti, kepala Palestinian National Initiative party, mengatakan kepada Aljazirah bahwa otoritas Israel bertindak seolah mereka memiliki kebebasan untuk menindas Palestina dengan cara apa pun yang mereka inginkan.
"Satu-satunya cara untuk memaksa Israel menjauhkan diri dari perilaku ini adalah dengan menjatuhkan sanksi kepada Israel," kata dia, berbicara di Kota Ramallah, di wilayah pendudukan Tepi Barat.
"Israel berperilaku seolah-olah mereka berada di atas hukum internasional dan ini harus berubah," tambah dia.
Palestinian Prisoners' Commission mengecam rencana Erdan dan mengatakan mereka tengah berupaya untuk membuat kehidupan tahanan Palestina semakin tak manusiawi. Qadri Abubaker, kepala Palestinian Prisoners' Commission, menyerukan sikap nasional yang kuat terhadap langkah-langkah ini.
"Keputusan dan undang-undang tersebut memaksa kepada semua orang untuk berkumpul untuk mengekspos kebijakan arogan ini terhadap para pahlawan kita di penjara," ungkapnya kepada Wafa, kantor berita resmi Palestina.
Menurut statistik resmi, jumlah tahanan Palestina di balik jeruji Israel telah mencapai 5.500 orang, termasuk 230 anak-anak dan 54 perempuan. Kelompok-kelompok HAM mengatakan lebih dari 1.800 tahanan membutuhkan perawatan medis, dan sekitar 700 di antaranya menderita penyakit serius atau kronis.
Banyak tahanan Palestina mengatakan mereka telah mengalami penyiksaan dan kekerasan saat berada di dalam tahanan. Ada banyak protes terhadap kondisi buruk tahanan dalam beberapa tahun terakhir, termasuk aksi mogok makan.
Selama konferensi persnya, Erdan mengatakan Pemerintah Israel tidak akan bisa dihalangi oleh ancaman mogok makan. "Kita harus memperburuk kondisi [bagi para tahanan] untuk memenuhi kewajiban moral kita kepada para korban teror dan keluarga mereka," papar dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
