REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, akan mengangkat utusan baru untuk Somalia. Langkah itu diambil setelah PBB gagal meyakinkan Somalia untuk menarik keputusannya mengusir utusan PBB dari negara itu menyangkut tuduhan campur tangan.

Kementerian Luar Negeri Somalia, Selasa (1/1), menyatakan bahwa utusan PBB Nicholas Haysom tidak diperbolehkan melakukan kegiatan di negara tersebut. Guterres telah berbicara dua kali dengan Presiden Somalia, Mohamed Abdullahi, guna membatalkan penarikan tersebut.

''Sekretaris Jenderal sangat menyayangkan keputusan Pemerintah Republik Federal Somalia tersebut. Sekretaris Jenderal sangat percaya dengan Bapak Haysom,'' kata Jubir PBB, Farhan Haq kepada para wartawan di New York, Amerika Serikat, Jumat.

Haq mengingatkan bahwa asas 'persona non grata' (orang yang tidak diinginkan) tidak berlaku bagi personel PBB. Namun, Sekretaris Jenderal juga sangat berkomitmen untuk memastikan bahwa kebutuhan rakyat Somalia selalu menjadi prioritas tugas Perserikatan Bangsa-bangsa di negeri tersebut.

Karena itu, Sekjen akan menunjuk Utusan Khusus yang baru untuk Somalia. Dewan Keamanan PBB direncanakan membahas secara tertutup perkembangan masalah itu pada Jumat. PBB adalah pendukung utama Somalia, negara yang tidak memiliki pemerintahan pusat kuat sejak 1991.

Ikuti Whatsapp Channel Republika