REPUBLIKA.CO.ID, NAY PYI DAW -- Koordinator residen PBB untuk Myanmar Knut Ostby mencemaskan situasi keamanan di Negara Bagian Rakhine barat. Hal itu menyusul terjadinya pertempuran antara militer Myanmar dan milisi Arakan Army.

Ostby menyerukan kepada kedua belah pihak agar memastikan perlindungan bagi warga sipil di wilayah tersebut.

"Ostby selanjutnya meminta kepada semua pihak mengintensifkan upaya untuk menemukan solusi damai untuk situasi dan memastikan akses kemanusiaan ke semua orang yang terkena dampak kekerasan," kata PBB dalam sebuah pernyataan yang dirilis pada Rabu (9/1).

Pada Jumat pekan lalu, Arakan Army menyerang personel kepolisian Myanmar. Serangan dilakukan saat Myanmar sedang merayakan hari kemerdekaannya. Sebanyak 13 polisi tewas dan sembilan lainnya luka-luka akibat serangan tersebut.

Militer Myanmar pun mengerahkan pasukannya ke Rakhine guna memburu anggota Arakan Army yang terlibat dalam serangan tersebut. Hal itu cukup memicu kekhawatiran mengingat fenomena eksodus etnis Rohingya ke Bangladesh saat militer Myanmar memburu gerilyawan Arakan Rohingya Salvation Army pada Agustus 2017.

Baca juga, Kuburan Massal Ditemukan di Rakhine.

Menurut Kantor PBB untuk Urusan Kemanusiaan, eskalasi terbaru di Rakhine barat telah menyebabkan 4.500 orang mengungsi. Mereka berlindung di biara-biara dan daerah-daerah komunal.

Arakan Army adalah satu dari beberapa kelompok bersenjata di Rakhine yang memerangi tentara Myanmar. Mereka menginginkan lebih banyak otonomi bagi etnis minoritas di wilayah tersebut.

Desember tahun lalu, militer Myanmar telah mengumumkan tentang penghentian pertempuran selama empat bulan di Rakhine. Langkah itu cukup jarang dilakukan mengingat kebrutalan yang pernah mereka lakukan saat memburu anggota kelompok bersenjata di sana.

Ikuti Whatsapp Channel Republika