REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) berharap konflik antara Pemerintah Cina dan Muslim Uighur di Provinsi Xinjiang dapat diselesaikan dengan perundingan. Hal itu seperti yang dilakukan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla saat memediasi Aceh dan Poso. 

"Kami harapkan bisa diselesaikan dengan dialog, seperti dahulu Pak JK (Jusuf Kalla) berhasil melakukan mediasi Aceh, Poso. Pak JK berpengalaman," kata Said Aqil usai menemui Wapres JK di Kantor Wakil Presiden RI, Jakarta, Kamis (10/1).

Said mengatakan, konflik yang menimpa Muslim Uighur perlu diselidiki lebih lanjut dengan mendengarkan penjelasan terbaru dari pihak perwakilan pemerintah Cina di Indonesia.

Oleh karena itu, Duta Besar Cina untuk Indonesia Xiao Qian akan kembali mengunjungi PBNU untuk membicarakan mengenai perkembangan konflik Muslim Uighur di negeri tirai bambu tersebut.

"Dubes Cina akan datang ke Kantor NU menjelaskan tentang keadaan di sana. Saya cocok dengan Pak JK. Kalau isunya karena agama, saya protes keras. Akan tetapi, kalau separatisme politik, itu urusan dalam negeri mereka," kata Said.

Baca juga, Amnesty International: Muslim Uighur Xinjiang Menderita.

Sebelumnya, PBNU telah menerima Dubes Xiao Qian pada 24 Desember 2018 untuk membahas mengenai persoalan Muslim Uighur.

Dubes Qian saat itu mengatakan,  persoalan di Xinjiang merupakan tindakan separatisme. Di sana terdapat sekelompok orang ingin membuat Xinjiang berpisah dengan Cina lewat cara kekerasan dan terorisme.

Untuk menghadapi kelompok separatis tersebut, kata Qian, Cina mengambil beberapa langkah kebijakan, antara lain, dengan mengadakan program pendidikan vokasi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika