Ahad 13 Jan 2019 17:21 WIB

Vietnam Bakal Jadi Lokasi Pertemuan Kim Jong-un dan Trump?

Kim Jong-un dan Donald Trump akan melakukan pertemuan pada pertengahan Februari

Rep: Kamran Dikarma/ Red: Nidia Zuraya
Presiden AS Donald Trump bertemu dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un di Pulau Sentosa, Singapura, Selasa (12/6).
Foto: AP
Presiden AS Donald Trump bertemu dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un di Pulau Sentosa, Singapura, Selasa (12/6).

REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dikabarkan telah menyarankan agar pertemuan keduanya dengan pemimpin tertinggi Korea Utara (Korut) Kim Jong-un digelar di Vietnam. Pertemuan itu disebut akan diselenggarakan pada pertengahan Februari.

Informasi tersebut dilaporkan surat kabar Jepang, Yomiuri Shimbun, pada Ahad (13/1). Mengutip beberapa pejabat, Yomiuri Shimbun mengatakan bahwa AS telah menyerahkan proposal pertemuan di Vietnam kepada Korut. Namun Pyongyang belum memberikan tanggapan.

Sebelumnya Trump telah mengungkapkan bahwa pembicaraan tentang lokasi pertemuan keduanya dengan Kim masih dilakukan. Ia mengatakan akan mengumumkan hal itu dalam waktu dekat.

Vietnam, Hawai, dan Singapura telah disebut-sebut sebagai tempat yang berpotensi menggelar pertemuan kedua antara Trump dan Kim. Namun sejumlah analis menilai, Vietnam dan Singapura memiliki kemungkinan lebih tinggi untuk dipilih. Sebab Korut memiliki kedutaan besar di dua negara tersebut.

Vietnam pun dilaporkan telah mengirim pesan ke Korut dan Korea Selatan (Korsel). Dalam surat itu, Vietnam menyatakan siap menjadi tuan rumah pertemuan Kim dan Trump. Danang disebut akan menjadi kota yang dipilih untuk menggelar pertemuan itu.

Trump dan Kim telah bertemu di Singapura pada Juni tahun lalu. Selain membahas tentang proses denuklirisasi, mereka pun mendiskusikan upaya untuk memajukan hubungan AS-Korut ke arah yang lebih damai.

Namun pertemuan di Singapura belum memberikan kemajuan signifikan dalam proses denuklirisasi. Hal itu disebabkan masih adanya perbedaan sikap antara AS dan Korut.

Korut menginginkan agar proses denukliriasi dilakukan secara bertahap dengan diiringi pencabutan sanksi. Namun AS berkukuh bahwa sanksi terhadap Pyongyang baru akan dicabut bila proses denuklirisasi telah rampung.

Hal itu mengakibatkan proses denuklirisasi mandek. Kendati demikian AS masih mempertahankan sikapnya hingga kini. "Mengurangi ancaman Korut, apakah itu dengan keberhasilan kita sampai saat ini dalam menghentikan pengujian rudal mereka, menghentikan pengujian nuklir mereka, itu adalah elemen-elemen penting. Kita harus mencapai denuklirisasi penuh dan final," ujar Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo ketika diwawancara Fox News pada Jumat lalu.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement