REPUBLIKA.CO.ID, RIO -- Pemerintah baru Presiden Brasil Jair Bolsonaro berniat menghemat satu triliun real Brasil (sekitar Rp 3,80 kuadriliun) selama 10 tahun melalui reformasi pensiun. Hal itu diungkap dalam laporan surat kabar Brasil, Senin (14/1).
Para ekonom mengatakan rencana reformasi itu penting bertujuan mencegah defisit fiskal. Bolsonaro, mantan kapten angkatan darat yang menunjuk para jenderal dan ekonom liberal sebagai penasihat utamanya, menjadikan kebijakan reformasi pensiun sebagai janji utama kampanyenya. Tapi, dia hanya memberikan sedikit gambaran mengenai rencana itu sebelum pelantikannya sebagai presiden.
Dalam sebuah wawancara, Bolsonaro berbicara mengenai kenaikan secara perlahan usia pensiun. Hal itu kemudian dibantah para penasihatnya beberapa hari kemudian.
Perincian rencana itu, seperti yang dimuat di harian Valor Economico, akan lebih agresif dibandingkan dengan kebijakan pendahulu Bolsonaro, Michel Temer, yang berupaya menghemat 800 miliar real Brasil (sekitar Rp 3,04 kuadriliun). Langkah-langkah itu akan meliputi syarat kelayakan yang lebih ketat untuk pegawai negeri sipil (PNS), termasuk guru dan polisi.
Brasil yang hanya memiliki struktur pensiun untuk PNS juga akan membuat sistem untuk sektor swasta. Namu,n rencana untuk sektor swasta tersebut hanya akan ditujukan untuk para pekerja muda dan mapan, kata surat kabar itu. Keseluruhan paket reformasi itu akan memakan waktu 10 hingga 20 tahun.