REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Sekelompok anggota legislatif Amerika Serikat (AS) memperkenalkan rancangan undang-undang yang akan melarang perusahaan AS menjual chip atau komponen teknologi lainnya ke Huawei, ZTE dan perusahaan telekomunikasi Cina lainnya. Legislatif AS melarang penjualan ke perusahaan yang melanggar sanksi atau undang-undang ekspor mereka.
Di Capitol Hill, Senator Tom Cotton dan anggota House of Representative Mike Gallagher dari partai Republik serta Senator Chris Van Hollen dan anggota House of Representative Ruben Gallego dari partai Demokrat memperkenalkan rancangan undang-undang ini. Peraturan yang meminta presiden untuk melarang AS mengekspor komponen telekomunikasi ke perusahaan Cina yang melanggar sanksi dan hukum ekspor AS.
Undang-undang itu secara spesifik menyasar ZTE dan Huawei yang dicurigai memata-matai warga AS melalui produk-produk mereka. Kedua perusahaan tersebut telah tuduh melanggar sanksi AS ke Iran.
"Huawei secara efektif mengumpulkan data intelijen untuk Partai Komunis Cina yang mana pendiri dan CEO mereka, sebelumnya pernah menjadi teknisi tentara Cina People Liberation Army," kata Cotton dalam pernyataannya, Kamis (17/1).
Rancangan undang-undang ini diperkenalkan tidak lama setelah surat kabar AS Wall Street Journal memuat laporan tentang penyelidikan jaksa federal atas tuduhan pencurian data yang dilakukan Huawei terhadap T-Mobile dan perusahaan AS lain-lainnya. Wall Street Journal menulis dakwaan atas tuduhan pencurian teknologi yang dilakukan Huawei akan segera dikeluarkan.
Huawei dituduh mencuri teknologi T-Mobile yang disebut Tappy, teknologi yang menyerupai sidik jari manusia dan digunakan untuk menguji telpon pintar. Dalam pernyataannya Huawei mengatakan mereka dan T-Mobile sudah menyelesaikan perselisihan itu pada tahun 2017.
Huawei mengatakan persoalan ini sudah selesai sesuai dengan keputusan juri AS yang menyatakan tidak ada kerugiaan yang dialami T-Mobile. Peraturan baru ini masuk ke dalam daftar panjang tindakan perlawanan yang dilakukan pemerintah Donald Trump untuk mendesak Cina menghentikan pencurian hak intelektual, subsidi ilegal kepada perusahaan-perusahaan swasta dan membiarkan perusahaan AS untuk menjual produk mereka ke Cina.
"Jika perusahaan-perusahaan telekomunikasi Cina seperti Huawei melanggar sanksi atau undang-undang kontrol ekspor kami, mereka seharusnya menerima tidak kurang dari hukuman mati yang mana perintah larangan ini sediakan," kata Cotton.
Sebelumnya pemerintah AS juga mengumumkan dakwaan terhadap pabrik chip Cina Fujian Jinhua Integrated Circuit Co Ltd atas pencurian data rahasia perusahaan AS Micron Technology. Fujian dituduh mencuri data yang berkaitan penelitian dan pengembang perangkat penyimpanan data. Fujian yang membantah tuduhan tersebut masuk ke dalam daftar perusahaan yang tidak diizinkan membeli komponen dari AS.
Rancangan undang-undang baru ini dan penyelidikan jaksa federal menjadi dua tantangan terbesar Huawei di AS. Perusahaan telekomunikasi terbesar di dunia itu juga harus menghadapi tantangan lainnya. Pemerintah AS melarang perusahaan mereka membeli sakelar dan produk Huawei lainnya karena khawatir akan produk-produk tersebut dapat digunakan untuk memata-matai.
Pada pekan ini pendiri Huawei Ren Zhengfei membantah perusahaannya membuat produk yang digunakan pemerintah Cina untuk memata-matai. Kanada menahan putri Zhengfei, yakni Wang Zhaou pada awal bulan Desember 2018 lalu.
Penahanan tersebut sesuai dengan permintaan pengadilan AS di New York. Pengadilan New York menuduh Meng telah menyesatkan bank-bank multinasional dalam transaksi dengan Iran membuat bank-bank tersebut beresiko melanggar sanksi AS ke Iran.
Dalam persoalaan ini ZTE sudah setuju untuk membayar denda sebesar 1 miliar dolar AS karena melanggar embargo AS ke Iran. AS juga melarang ZTE membeli komponen-kompenen yang mereka butuhkan untuk membuat telpon pintar dan produk teknologi lainnya dari AS.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
