REPUBLIKA.CO.ID, KIEV -- Menteri Luar Negeri (Menlu) Jerman Heiko Maas mendesak Rusia dan Ukraina untuk mengurangi konflik di Ukraina bagian timur. Ia berjanji Jerman dan Prancis siap membantu peninjauan lalu lintas angkatan laut di dekat laut Krimea.
Ketika berbicara di Kiev, Ukraina, Maas kembali menyeru Moskow agar membebaskan para awak dari tiga kapal Angkatan Laut Ukraina yang ditahan sejak November di Laut Krimea. Dia mengatakan, Rusia harus mengizinkan kapal-kapal Ukraina melintasi Selat Kerch, yang mengarah ke Laut Avoz.
"Semua pihak harus memberi sumbangan dalam mengurangi konflik," kata Maas di Kiev, Jumat (18/), setelah bertemu dengan Menlu Rusia Sergey Lavrov sehari sebelumnya di Moskow.
Lavrov menyambut tawaran peninjauan lalu lintas kapal-kapal yang melintasi Selat Kerch. Lavrov mengatakan kepada wartawan bahwa Presiden Vladimir Putin menyetujui usul Kanselir Jerman Angela Merkel, yang mengirim pakar dari Jerman untuk meninjau selat tersebut satu bulan yang lalu, namun mereka belum tiba. Belum diketahui apakah keikutsertaan Prancis sebelumnya ditawarkan.
Sejumlah insiden di Selat Kerch memperkeruh ketegangan antara Ukraina dan Rusia terkait pencaplokan Krimea oleh Rusia pada 2014. Kekerasan terjadi antara pasukan Ukraina dan separatis yang didukung Rusia di Ukraina bagian timur.
Maas menyayangkan kurangnya kemajuan dalam penerapan perjanjian perdamaian Minsk yang bertujuan mengakhiri kekerasan di Ukraina bagian Timur. Maas juga membidik Kiev, yang menurut dia tidak membuat kemajuan dalam memberantas korupsi.
Meskipun ada kekhawatiran mengenai tindakan Rusia, Jerman terus mendukung proyek pipa gas Nord Stream 2 yang menuai kritikan Washington dan beberapa negara Eropa.
Maas mengatakan, Lavrov telah memperbaharui janji Moskow untuk melanjutkan pengiriman gas alam melalui Ukraina kendati mengerjakan pipa Nord Steam 2 di bawah Laut Baltik. Raksasa gas Rusia Gazprom sedang membangun proyek patungan dengan mitranya dari negara Barat seperti Uniper, Wintershall, Engie, OMV and Shell.
Ikuti Whatsapp Channel Republika