Minggu, 21 Safar 1441 / 20 Oktober 2019

Minggu, 21 Safar 1441 / 20 Oktober 2019

Thailand akan Gelar Pemilu Perdana Sejak Kudeta Militer

Rabu 23 Jan 2019 22:45 WIB

Rep: Lintar Satria/ Red: Nur Aini

 Petugas pemilu Thailand tengah bersiap-siap jelang pemungutan suara.

Petugas pemilu Thailand tengah bersiap-siap jelang pemungutan suara.

Foto: abc.net.au
Pemilu Thailand akan digelar pada 24 Maret 2019.

REPUBLIKA.CO.ID, BANGKOK -- Raja Thailand Maha Vajiralongkorn sudah mengeluarkan dekrit yang berisi tentang pemilihan umum yang sudah lama ditunda. Pemilihan umum tersebut akan menjadi pemilihan umum pertama di Thailand sejak militer mengambil alih kekuasaan pada 2014 lalu.

Ketua komisi pemilihan umum Thailand Ithiporn Boonpakong mengumumkan pemilihan umum yang sudah dinanti. Pemerintahan junta militer beberapa kali menunda pemilihan umum. Setidaknya satu kali setiap tahun sejak mereka mengambil alih kekuasaan dengan menjungkirkan pemerintahan yang terpilih. Terakhir mereka berjanji akan melakukan pemilihan umum pada 24 Febuari.

Namun, karena khawatir jadwal pengangkatan pemerintahan baru berbenturan dengan penobatan Maha Raja Vajiralongkorn pada 4 sampai 6 Mei maka Thailand akan melakukan pemilihan umum pada tanggal 24 Maret. Pemerintah baru akan mulai bertugas pada pertengahan tahun. 

"House of Representative dan pemerintahan baru di bawah sistem demokrasi yang dipimpin Maha Raja sebagai Kepala Negara akan bertugas pada pertengahan tahun ini," kata kantor Perdana Menteri Thailand, seperti dilansir dari the Strait Times, Rabu (23/1).

Penobatan Raja Vajiralongkorn sangat penting artinya bagi Thailand karena penobatan raja pertama sejak 1950. Pemilihan tersebut akan menjadi militer mengambil alih pemerintah dari Yingluck Shinawatra Mei 2014 lalu.

Dengan adanya dekrit raja tersebut artinya kampanye resmi dimulai. Meski beberapa partai baru termasuk yang berafiliasi dengan militer atau klan Shinawatra yang masih berpengaruh sudah melakukan pertemuan dan perekrutan.

"(Diharapkan) seluruh rakyat Thailand membantu menjadi lingkungan yang konstruktif serta tertib, beradab, bersatu selama pemilihan umum dan Upacara Penobatan, demi kemaslahatan bangsa," kata pernyataan kantor Perdana Menteri Thailand.    

Dilansir dari Aljazirah, para analis mengatakan militer berusaha mempertahankan kekuasaan mereka dengan menggunakan partai yang berafiliasi dengan mereka. Partai yang memiliki hubungan erat dengan militer Partai Phalang Pracharat sudah melakukan perekrutan di lumbung suara Yingluck dan Thaksin yang diturunkan pada awal 2006.

Pertanyaannya apakah partai klan Shinawatra yaitu Pheu Thai masih memiliki suara di kelas bawah, perdesaan di sebelah utara dan timur laut tanpa Yingluck dan Thaksin. Keduanya masih melarikan diri untuk menghindari penangkapan yang menurut mereka sangat bersifat politis.

Thaksin sudah meluncurkan sebuah podcast mingguan untuk membagikan pandanganya tentang masyarakat dan ekonomi Thailand. Sementara Yingluck juga sudah melakukan beberapa operasi.

Pheu Thai yang sering berganti nama sudah memenangkan beberapa kali pemilihan sejak didirikan Thaksin pada tahun 1998. Pemerintahanya sudah dua kali diturunkan militer Thailand.

PadaOktober lalu Pheu Thai menunjuk seorang anggota senior partai tersebut Viroj Pao-in, menjadi pemimpin partai. Sementara Putham Vechayaychai masih mempertahankan posisinya sebagai sekretaris jenderal.

sumber : AP, Reuters
BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA