REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump akan menunda pidato kenegaraannya di Kongres. Hal itu ia ungkapkan di media sosial Twitter pada Rabu (23/1) malam. Trump akan menunda pidato kenegaraan sampai shutdown pemerintahan bisa diakhiri.
Sebelum ketua House of Representative Nancy Pelosi sudah meminta Trump untuk menunda pidato kenegaraan karena shutdown masih berlangsung. Pelosi tidak mengundang Trump ke the House Chamber untuk memberikan pidato kenegaraan yang disebut State of the Union (SOTU) sampai pemerintah AS sepenuhnya dibuka.
"Itu hak prerogatifnya, saya akan melakukan pidato ketika shudown berakhir. Saya tidak mencari tempat alternatif untuk memberikan SOTU karena tidak ada tempat yang bisa menyamakan the House Chamber dari sisi sejarah, tradisi dan artinya," cuit Trump, Kamis (24/1).
Pemimpin-pemimpin House of Representative dari partai Demokrat sempat memunculkan ide mengakhiri shutdown dengan memberikan Trump sebagian atau seluruh uang yang presiden AS ke-45 itu minta untuk memperkuat keamanan di perbatasan Meksiko, kecuali anggaran untuk membangun tembok perbatasan.
Shutdown pemerintah AS telah mengakibatkan 800 ribu pekerja federal bekerja tanpa dibayar selama 33 hari. Pemimpin House of Representative lainnya mengatakan mereka sedang membuat rancangan anggaran yang akan ditawarkan kepada Trump.
Anggota House of Representative James Clyburn, orang paling berpengaruh nomor tiga di lembaga legislatif itu mengatakan partai Demokrat dapat memenuhi permintaan anggaran 5,7 miliar dolar AS yang diminta Trump. Tapi untuk peralatan-peralatan teknologi yang mendukung peningkatan keamanan di perbatasan seperti drone dan sensor X-ray serta penambahan jumlah personil petugas perbatasan.
Anggota House of Representative lainnya, Steny Hoyer mengatakan Demokrat akan membahas 'sejumlah uang tambahan' untuk keamanan di perbatasan yang mungkin akan masuk ke dalam kesepakatan antara House of Representative dengan Trump. Tapi Hoyer tidak menyebutkan angka 5,7 miliar dolar AS yang diminta Trump.
Trump memicu shutdown pada bulan lalu dengan minta anggaran untuk pembangunan tembok perbatasan. Sebuah kebijakan yang sangat ditentang oleh oposisinya, yaitu Partai Demokrat. Penawaran Clyburn dapat menjadi tambahan yang sangat besar dibandingkan anggaran yang disetujui Demokrat untuk keamanan perbatasan sebelumnya yaitu hanya sebesar 1,3 miliar dolar AS.
"Jika 5,7 miliar dolar AS yang ia minta untuk keamanan perbatasan maka kami melihat diri kami telah memenuhi permintaan itu, hanya saja kami melakukannya dengan apa yang saya sebut sebagai tembok pintar," kata Clyburn.
Tembok pintar yang dimaksud adalah sistem keamanan perbatasan dengan menggunakan teknologi canggih. Bukan tembok beton yang diminta Trump. Anggota House of Representative dari partai Republik Tom Cole mengatakan penawaran dari partai Demokrat itu dapat membantu mengakhiri shutdown.
"Pergerakan apapun, pembahasan apapun dapat membantu, kami harus melewati perdebatan dengan tembok atau tanpa tembok ini," kata Cole, yang juga anggota komite alokasi anggaran House of Representative ini.
Perseteruan atas keamanan perbatasan dan anggaran pemerintah itu menyebar ke pidato kenegaraan Trump. Pada Rabu (23/1) kemarin Trump mengirimkan surat kepada Pelosi. Dalam surat tersebut Trump mengatakan ia menantikan memberikan pidato kenegaraan yang harusnya dilakukan pada hari Selasa pekan depan.
Sebelumnya Pelosi meminta Trump untuk mempertimbangkan menunda pidato kenegaraan karena tidak ada jaminan keamanan selama shutdown. Melalui sebuah surat kepada Trump, Pelosi mengatakan House of Representative belum mempertimbangkan untuk mengizinkannya memberikan pidato kenegaraan sampai pemerintahan dibuka.
"Sekali lagi, saya menantikan menyambut Anda di House of Representative di tanggal yang telah disepakati bersama ketika pemerintahan dibuka kembali," kata Pelosi dalam surat tersebut.
Ada tanda-tanda shutdown masih akan terus berlangsung. Salah satu pejabat pemerintah mengatakan Gedung Putih sudah meminta daftar program pemerintah yang akan tergangung 'selama beberapa pekan ke depan' jika perselisihan anggaran ini terus berlanjut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika