REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Gedung Putih diketahui tengah memersiapkan rancangan teks untuk Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang akan mendeklarasikan darurat nasional. Deklarasi itu bertujuan mengakhiri penutupan atau shutdown beberapa pemerintahan AS yang gagal tercapai di Senat AS.
Trump kukuh mempertahankan permintaan tembok perbatasan sehingga mendeklarasikan status darurat nasional di sepanjang perbatasan Meksiko (selatan). Tembok itu mau tak mau harus segera dibangun oleh Kementerian Pertahanan.
"Orang asing dalam jumlah besar secara ilegal setiap hari memasuki AS. Ini adalah ancaman langsung terhadap keselamatan dan keamanan negara kita dan merupakan keadaan darurat nasional," bunyi draft deklarasi yang dikutip CNN, Jumat (25/1).
"Oleh sebab itu, saya Donald J Trump, oleh otoritas yang diberikan kepada saya, yakni Konstitusi dan Undang-Undang AS, termasuk UU Keadaan Darurat Nasional, dengan ini menyatakan bahwa status darurat ada di perbatasan selatan AS," lanjutan draft tersebut.
Menurut opsi yang dipertimbangkan, pemerintah dapat menarik dana untuk tembok dari beberapa sumber keuangan negara. Sebesar 681 juta dolar AS dari dana Treasury, 3,6 miliar dolar AS dari konstruksi militer, tiga miliar dolar AS dari dana pekerjaan sipil Pentagon, dan 200 juta dolar AS dari dana Departemen Keamanan Dalam Negeri.
Ketika anggota parlemen membahas langkah jangka pendek untuk mendanai pemerintah, Trump kembali mengangkat prospek cara-cara lain untuk mendanai tembok perbatasan tanpa persetujuan kongres.
Jika deklarasi status darurat benar akan diumumkan Trump, Angkatan Darat AS akan dikerahkan untuk membangun tembok. Beberapa di antaranya dapat dibangun di atas tanah pribadi dan akan memerlukan administrasi persetujuan untuk penggunaan umum.
Deklarasi itu kemungkinan akan ditentang di pengadilan oleh Partai Demokrat di Kongres. Sebab, Trump tidak dapat menggunakan otoritas darurat nasional untuk membangun dinding perbatasan yang telah lama dijanjikan kepada pendukungnya.
Baca: Shutdown Pemerintahan AS Ancam Resesi Ekonomi
Ikuti Whatsapp Channel Republika