REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Venezuela, Nicolas Maduro, menolak ultimatum internasional yang mendesaknya menyelenggarakan ulang pemilihan presiden dalam waktu delapan hari. Maduro juga menyebut pemimpin oposisi Juan Guaido telah melakukan kekerasan terhadap konstitusi negara karena mendeklarasikan diri sebagai pemimpin.
Maduro, dalam sebuah wawancara, dikutip dari Reuters, mengaku terbuka untuk berdialog dan melakukan pertemuan dengan presiden AS, Donald Trump. Washington yang telah mengenal Guaido sebagai pemimpin juga telah memutuskan hubungan dari pemerintahan Maduro.
Venezuela telah tenggelam dalam kekacauan yang disebabkan oleh warga. Masyarakat menggelar berbagai unjuk rasa, mulai dari menyuarakan krisis politik, ekonomi hingga pangan. Selain itu, ada pula perpindahan masyarakat secara besar-besaran.
Inggris, Jerman, Prancis dan Spanyol, semuanya mengatakan akan mendukung Guaido jika Maduro gagal dalam pemilihan ulang. Sementara itu, Washington, Kanada dan beberapa negara Eropa lainnya menyebut kemenangan Maduro pada pemilihan kedua itu sebagai sebuah kecurangan.
Untuk mempertahankan posisinya sebagai presiden, Maduro menyewa pengawalan ketat dari tentara khusus. Meski mendapat pertentangan dari negara lain, presiden Turki Tayyip Recep Erdogan menyampaikan dukungannya kepada Maduro lewat panggilan telepon.
Sebelumnya, Amerika Serikat (AS) mendesak negara-negara dunia untuk memutuskan hubungan keuangan dengan pemerintahan Nicholas Maduro. Washington telah memutuskan mendukung presiden sementara Venezuela dari oposisi, Juan Guaido.
"Sekarang saatnya bagi setiap negara lain untuk memilih satu pihak, antara Anda berdiri dengan kekuatan kebebasan atau Anda bersekutu dengan Maduro dan kekacauannya," kata Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo dalam sebuah pertemuan di Dewan Keamanan PBB pada Sabtu (26/1).
Menurut Pompeo, eksperimen sosialis pemerintahan Maduro telah menyebabkan perekonomian Venezuela ambruk. Hal itu pula yang akhirnya membuat rakyat Venezuela kelaparan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika