REPUBLIKA.CO.ID, TOKYO -- Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe mengatakan negaranya akan menandatangani perjanjian damai dengan Rusia. Kedua negara diketahui belum resmi berdamai pasca-berakhirnya Perang Dunia II pada 1945.
Menurut Abe, perjanjian damai dengan Rusia akan didasarkan pada Deklarasi Bersama tahun 1956. Deklarasi itu menjadi simbol berakhirnya konfrontasi kedua negara dan pemulihan hubungan diplomatik. Dalam deklarasi tersebut, Jepang dan Rusia juga sepakat melanjutkan negosiasi perjanjian perdamaian serta membahas perihal sengketa teritorial.
"Negara kita (Jepang-Rusia) akan memperdalam rasa saling percaya dan persahabatan, menyelesaikan masalah teritorial mereka, dan menandatangani perjanjian damai," kata Abe dalam pidatonya di parlemen pada Senin (28/1), dikutip laman kantor berita Rusia TASS.
Abe mengatakan Presiden Rusia Vladimir Putin memiliki tekad yang sama dengannya. "Bersama dengan Putin, kita berbagi tekad untuk mengakhiri masalah ini, yang telah berlangsung lebih dari 70 tahun setelah perang, tanpa meninggalkannya untuk generasi mendatang," ujarnya.
Abe telah melakukan kunjungan ke Rusia pekan lalu. Selain membahas hubungan bilateral, dia dan Putin turut membicarakan tentang prospek perjanjian damai Jepang-Rusia. Mereka pun sepakat untuk memajukan proses tersebut.
Jepang dan Rusia telah menegosiasikan perjanjian damai selama puluhan tahun. Hambatan utama dalam negosiasi adalah tentang penyerahan sebagian Kepulauan Kuril.
Berdasarkan Deklarasi Bersama yang disepekati pada 1956, Uni Soviet setuju untuk menyerahkan Kepulauan Shikotan dan Habomai. Itu merupakan iktikad baik Moskow untuk menjalin perdamaian dengan Tokyo.
Namun pada 1960, Jepang menandatangani perjanjian keamanan dengan AS. Hal itu membuat Soviet membatalkan niatnya untuk menyerahkan Shikotan dan Habomai kepada Jepang. Saat itu, Soviet menyatakan hanya akan memberikan pulau-pulau tersebut kepada Jepang hanya ketika semua pasukan asing ditarik dari wilayahnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
