REPUBLIKA.CO.ID, MOSKOW -- Pemerintah Rusia berharap Venezuela dapat membayar utangnya tepat waktu yang telah terjadwal pada akhir Maret mendatang. Saat ini Venezuela tengah menghadapi gejolak politik dan ekonomi setelah beberapa negara tidak lagi mengakui pemerintahan Presiden Nicholas Maduro.

Kementerian Keuangan Rusia mengatakan saat ini Venezuela masih memiliki utang lebih dari 100 juta dolar AS terhadap Moskow. Utang itu diharapkan dibayar sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak.

"Tidak ada perubahan dalam perjanjian yang telah diperkenalkan dan dengan demikian Venezuela harus memenuhi kewajiban yang telah diambilnya sendiri kepada kreditur," kata Kementerian Keuangan Rusia pada Selasa (29/1).

Pernyataan tersebut dirilis Kementerian Keuangan Rusia setelah Amerika Serikat (AS) menjatuhkan sanksi terhadap perusahaan minyak Venezuela, yakni Petroleos de Venezuela SA (PDVSA). Hal itu dilakukan untuk menekan pemerintahan Maduro.

Baca juga, Rusia Peringatkan AS tak Campuri Urusan Venezuela.

Menurut penasihat keamanan nasional AS John Bolton sanksi itu diperkirakan akan memblokir 7 miliar AS aset PDVSA. Selain itu, sanksi berpotensi melenyapkan pendapatan ekspor PDVSA sebesar 11 miliar dolar AS pada tahun mendatang.

Washington memperingatkan sanksi hanya akan dicabut jika Maduro menyerahkan kekuasaannya kepada pemimpin oposisi Juan Guaido.

Pekan lalu Majelis Nasional Venezuela telah menyatakan bahwa kepemimpinan Maduro tidak sah. Hal itu dilakukan berbarengan dengan gelombang demonstrasi oleh ratusan ribu warga Venezuela yang menuntut Maduro mundur dari jabatannya.

Guaido selaku pemimpin Majelis Nasional kemudian memproklamirkan dirinya sendiri sebagai presiden sementara negara tersebut. Beberapa negara, seperti AS, Israel, dan Australia telah mengakui serta mendukung kepemimpinan Guaido.

Ikuti Whatsapp Channel Republika