REPUBLIKA.CO.ID, RAMALLAH -- Presiden Palestina Mahmoud Abbas mengatakan hal yang mendorong Israel untuk bertindak sebagai negara di atas hukum ialah dukungan Pemerintah Amerika Serikat.
"Apa yang mendorong Israel untuk bertindak sebagai negara di atas hukum ialah dukungan Pemerintah AS dan bias buatnya ke arah pendudukan (Israel). AS mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan memindahkan kedutaan besar AS untuk Israel dalam pelanggaran terhadap resolusi sah internasional," kata Presiden Palestina tersebut dalam taklimat gabungan di Ramallah, Tepi Barat Sungai Jordan, bersama Presiden Malta Marie-Louse Coleiro Preca yang sedang berkunjung.
Selama taklimat itu, Presiden Abbas menyerukan diluncurkannya konferensi perdamaian internasional dan pembentukan satu mekanisme banyak pihak untuk membawa kemajuan, demikian laporan Kantor Berita Palestina, WAFA. Ia mengatakan Uni Eropa (UE) dan anggota Dewan Keamanan PBB mesti memiliki peran penting dalam mekanisme itu, dan menjamin kebebasan serta kemerdekaan rakyat Palestina di negara mereka, dengan Al-Quds (Yerusalem) Timur sebagai ibu kotanya, berdampingan dengan Negara Israel dalam keamanan dan hidup bertetangga yang baik.
Kedua pemimpin tersebut membahas pentingnya peran Malta dalam mewujudkan perdamaian melalui keanggotaannya di UE.
Secara terpisah, Perdana Menteri Rami Hamdallah, yang akan melepaskan jabatan, pada Kamis bertemu di kantornya di Ramallah dengan Menteri Negara Jerman Urusan Luar Negeri Andreas Michaelis dengan dihadiri wakil Jerman untuk Palestina Christian Clages. Mereka membahas perkembangan politik terkini dan pelanggaran oleh penguasa pendudukan Israel dan pemukim Yahudi.
Hamdallah memuji posisi Jerman mengenai penyelesaian dua-negara dan penolakannya terhadap permukiman Yahudi. Ia menyambut baik dukungan keuangan Jerman yang berlanjut buat Palestina yang katanya telah memberi sumbangan besar ke arah pembangunan lembaga negara dan banyak sektor penting lain, terutama pendidikan, proyek pengairan dan prasarana.
Ia menyeru Jerman untuk meningkatkan penanaman modalnya di Palestina, terutama melalui pembentukan zona industri seperti yang telah dilakukan banyak negara.
Perdana Menteri itu juga menyeru Jerman memainkan peran aktif dan menekan Israel agar menghentikan perluasan permukimannya. Israel juga diminta meninggalkan rencana untuk mengusir warga Palestina serta menghancurkan rumah mereka, terutama di Al-Quds dan Khan Al-Ahmar. Ia mengatakan Israel berusaha merusak penyelesaian dua-negara dan kesempatan bagi berdirinya Negara Palestina Merdeka.
Baca: Masyarakat Internasional Diminta Cegah Permukiman Yahudi
Ikuti Whatsapp Channel Republika