REPUBLIKA.CO.ID, CARACAS -- Presiden Venezuela Nicolas Maduro mengusulkan pemilihan awal untuk membentuk Majelis Nasional yang sebelumnya dijadwalkan digelar pada 2020. Usulan tersebut disampaikan Maduro pada Sabtu (2/2) waktu setempat.
Usulan Maduro itu muncul di tengah rapat umum Partai Sosialis Bersatu Venezuela yang diadakan di ibu kota Venezuela, Caracas. Rapat umum partai tersebut menandai peringatan 20 tahun Revolusi Bolivarian yang diwujudkan di bawah kepemimpinan mendiang Hugo Chavez.
"Pemilihan parlemen akan diadakan untuk (menentukan) Majelis Nasional tahun ini. Ini akan menjadi pemilihan yang bebas dan terjamin," kata dia dilansir dari Anadolu Agency, Ahad (3/2). Tak hanya itu, Maduro juga mengatakan, Majelis Konstituante saat ini sedang mengerjakan rancangan undang-undang untuk memerangi korupsi.
Venezuela telah diguncang protes sejak 10 Januari ketika Maduro dilantik untuk masa jabatan kedua setelah pemungutan suara yang kemudian berujung pada pemboikotan oposisi. Ketegangan meningkat pada 23 Januari ketika Juan Guaido menyatakan dirinya sebagai presiden sementara.
Guaido menyerukan protes baru pada Sabtu (26/1) kemarin yang menuntut Maduro menyerahkan kekuasaan setelah sepekan protes massa sporadis. Putaran demonstrasi terakhir berlangsung pada Rabu kemarin. AS, Kanada, dan sebagian besar negara Amerika Latin telah mengakui Guaido, presiden Majelis Nasional, sebagai pemimpin sah Venezuela.
Namun, Maduro menolak seruan mundur. Maduro menuduh AS mengatur kudeta terhadap pemerintahnya. Tapi dia juga terbuka kemungkinan untuk berdialog dengan oposisi, tetapi bukan pemilihan nasional yang baru.
Rusia dan Cina sama-sama menentang seruan AS untuk mendukung Guaido, dan mengutuk campur tangan internasional dalam urusan Venezuela. Turki dan Iran juga menaruh perhatian pada Maduro.
Baca: Presiden Iran Tuding AS Berkomplot Lawan Maduro
Ikuti Whatsapp Channel Republika
