REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengatakan intervensi militer ke Venezuela menjadi salah satu opsi yang bisa dipilihnya. Menurutnya, hal itu sedang dipertimbangkan saat ini.
"Tentu saja, (intervensi militer) itu adalah sesuatu yang ada, itu pilihan," kata Trump dalam sebuah wawancara dengan CBS yang disiarkan pada Ahad (3/2).
Dalam wawancara tersebut, Trump pun mengungkapkan cerita tentang Presiden Venezuela Nicolas Maduro yang pernah meminta untuk bertemu dengannya beberapa bulan lalu. "Saya menolaknya karena kami sangat jauh dalam prosesnya. Jadi saya pikir prosesnya sedang berjalan," ujarnya.
AS diketahui sedang berusaha menekan pemerintahan Maduro. Trump telah mengakui pemimpin oposisi, Juan Guaido, sebagai presiden sementara Venezuela.
AS pun telah menjatuhkan sanksi ke perusahaan minyak negara Venezuela, Petroleos de Venezuela SA (PDVSA). Menurut penasihat keamanan nasional AS John Bolton, sanksi tersebut berpotensi melenyapkan pendapatan ekspor PDVSA hingga 11 miliar dolar AS pada tahun mendatang. Sanksi akan turut memblokir aset PDVSA senilai 7 miliar dolar AS.
Kendati telah disanksi, Maduro menolak mundur dan menyerahkan jabatannya pada Guaido. Dia bahkan tak menggubris seruan Uni Eropa untuk segera menggelar pemilu presiden baru yang bebas, adil, dan kredibel. Uni Eropa menilai hal itu perlu dilakukan mengingat ratusan ribu warga Venezuela telah melakukan demonstrasi bulan lalu dan menuntut Maduro mundur dari jabatannya.
"Kami tidak menerima ultimatum dari siapa pun. Saya menolak menyerukan pemilu sekarang. Akan ada pemilu pada 2024, kami tidak peduli apa yang dikatakan Eropa," ujar Maduro.
Dia pun menjamin perdamaian Venezuela. "Di Venezuela akan ada perdamaian dan kami akan menjamin perdamaian ini dengan serikat militer sipil," katanya.
Akhir pekan lalu, puluhan ribu warga, yang mayoritas simpatisan kelompok oposisi, kembali menggelar demonstrasi. Sama seperti sebelumnya, mereka menyerukan Maduro meninggalkan posisinya.
Gejolak politik di Venezuela terjadi sejak bulan lalu. Saat ratusan ribu warga menggelar demonstrasi menuntut Maduro lengser, Majelis Nasional Venezuela menyatakan pemerintahan Maduro tidak sah.
Setelah itu pemimpin Majelis Nasional Juan Guaido memproklamasikan diri sebagai presiden sementara. AS kemudian mengakui kepemimpinannya atas Venezuela. Israel dan Australia mengikuti langkah Washington.
Ikuti Whatsapp Channel Republika