REPUBLIKA.CO.ID, CARACAS -- Pemimpin oposisi pemerintah Venezuela Juan Guaido kesulitan mengirimkan pesannya di negaranya sendiri. Guaido yang mendeklarasikan dirinya sendiri sebagai presiden sementara mendapat dukungan dari masyarakat internasional tapi konten-kontennya di internet kerap diblokir oleh pemerintah.
Organisasi kebebasan berpendapat di dalam maupun luar Venezuela mengatakan upaya Guaido mengirimkan pesannya melalui internet dihalang-halangi penyedia layanan internet yang paling dominan di Venezuela, yaitu CANTV. Perusahaan telekomunikasi milik pemerintah Venezuela. Sementara koran dan media brodcast seperti televisi dan radio sudah lama diberangus.
Sejak tanggal 23 Januari CANTV sudah memblokir akses ke media sosial sebanyak empat kali. Pemblokiran ini dilakukan tepat ketika terjadinya peristiwa-peristiwa politik penting. Salah satunya unjuk rasa yang dihadiri ribuan orang pada tanggal 27 Januari lalu. Ketika Guaido, melalui layanan streaming Periscope meminta rakyat Venezuela melakukan aksi besar-besar.
CANTV menguasai sekitar 70 persen pasar koneksi internet di Venezuela. Organisasi non-provit asal Eropa, Netblocks menemukan pemerintah Venezuela memblokir Facebook, Instagram, Twitter, dan YouTube selama 12 menit saat Guaido menyampaikan pidato terakhirnya yang berlangsung selama 13 menit.
Jadi siaran langsung diinternet itu hanya bisa dilihat oleh rakyat Venezuela yang menggunakan koneksi internet perusahaan swasta. Netblocks menjalankan uji coba dari markas mereka dengan perangkat lunak untuk menemukan bukti pemblokiran tersebut.
Mereka juga membuat aplikasi yang dapat digunakan sukarelawan. Aplikasi itu untuk menguji apakah negara para sukarelawan melakukan pemblokiran atau tidak.
"Kami membangun alat yang dapat mendiagnosa masalah dan membedakan antara gangguan koneksi atau memang sengaja diblokir," kata Direktur Netblocks Alp Toker, Senin (4/2).
Organisasi non-profit Venezuela yang bergerak dibidang yang sama VESinFiltro menggunakan teknologi yang diciptakan Open Observatory for Network Interference. Mereka menemukan hasil yang sama dengan Netblock. Kelompok tersebut mengatakan hal ini menunjukan cara pemerintahan Nicolas Maduro membungkam perbedaan pendapat semakin canggih.
Sejak tahun 2014 lalu penyedia layanan internet Venezuela sudah memblokir akses ke situs berita dan penukaran mata uang ilegal. Direktur VESINFiltro Andres Azpurua mengatakan sebelumnya penyedia layanan internet memperketat akses ke situs-situs yang dilarang pemerintah dengan metode yang disebut DNS blocking.
Kini metode mereka sudah semakin berkembang. Penyedia layanan internet Venezuela hanya memblokir pada saat yang mereka tentukan. Membuat administrator situs atau web master kesulitan untuk menanganinya.
Ia juga mengatakan beberapa kelompok pembela kebebasan berpendapat meminta rakyat Venezuela menggunakan Virtual Private Networks (VPN), koneksi antar-jaringan yang menggunakan jaringan pribadi atau private melalui jaringan publik. Azpurua mengatakan penggunaan VPN semakin meningkat.
Dalam penelitian Lembaga Press dan Masyarakat Venezuela ditemukan sebanyak 53 situs sudah diblokir oleh penyedia layanan internet Venezuela sejak tahun lalu. Termasuk situs berita investigasi dan situs berita surat kabar milik oposisi. Para analis mengatakan halaman Wikipedia dan media sosial Guaido juga beberapa kali diblokir.
"Modus operandi sebelumnya dengan memblokir alamat situs-situs tertentu dalam jangka panjang, tapi pemblokiran akhir-akhir ini dilakukan lebih taktis, Anda bisa melihat ada seseorang yang berinvestasi dalam teknologi ini," kata Azpurua.
Baca: Donald Trump Kaji Opsi Intervensi Militer untuk Venezuela
Ikuti Whatsapp Channel Republika