REPUBLIKA.CO.ID, RAMALLAH -- Bank Dunia telah menyetujui dana hibah sebesar 30 juta dolar AS untuk mendukung program reformasi Palestina. Dengan dana tersebut, Palestina diharapkan dapat memperkuat ketahanan fiskal dan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk investasi serta penciptaan lapangan kerja.
Program Strengthening Fiscal Resilince and Business Environment Development Policy oleh Bank Dunia akan mendukung implementasi Agenda Kebijakan Nasional Palestina 2017-2022, dengan penekanan pada peningkatan transparansi pemerintah dari transfer fiskal kepada penyedia layanan lokal di sektor-sektor utama.
Meningkatkan stabilitas fiskal sektor listrik, air, dan kesehatan pada gilirannya akan membangun kepecayaan investor potensial. Hal itu juga akan meletakkan dasar bagi peningkatan aktivitas sektor swasta.
Upaya Indonesia Membela Palestina di DK PBB Digagalkan AS
"Dalam kebuntuan saat ini dari penurunan pertumbuhan ekonomi dan tekanan likuiditas, Hibah Kebijakan Pembangunan tetap menjadi instrumen utama dalam mendukung prioritas reformasi dan mengatasi masalah fiskal," kata Direktur Country Acting Bank Dunia untuk Tepi Barat dan Gaza Anna Bjerde, dikutip laman kantor berita Palestina WAFA, Jumat (8/2).
"Meingkatkan kesinambungan dan kelayakan kredit dari penyedia layanan tidak hanya akan merangsang kegiatan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja, tapi akan menghasilkan kepercayaan warga yang lebih besar," ujar Bjerde menambahkan.
Ini merupakan yang kesembilan dari serangakaian hibah kebijakan pembangunan dengan total 340 juta dolar AS. "Sementara hibah baru akan terus mendukung kemajuan untuk meningkatkan pemberian layanan Otoritas Palestina dalam energi, air, dan kesehatan, dana itu juga penting untuk memodernisasi dan meningkatkan lingkungan bisnis dan peraturan hukum untuk menarik investor serta pengusaha," ujar ekonom senior Bank Dunia Damir Cosic
Baru-baru ini Prancis dan Norwegia menyumbang dana sekitar 26 juta dolar. Dana tersebut diberikan untuk mengimplementasikan kebijakan yang didukung oleh Hibah Kebijakan Pembangunan Bank Dunia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika