REPUBLIKA.CO.ID, HANOI -- Menteri Luar Negei Vietnam Pham Binh Minh akan bertolak ke Korea Utara, untuk membahas persiapan rencana pertemuan antara Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dan Pemimpin Tertinggi Korea Utara Kim Jong Un. Adapun Minh akan berada di Korea Utara dari 12-14 Februari 2019.
Dilaporkan Reuters, Senin (11/2), rencana kunjungan Minh dinyatakan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Vietnam dalam akun Twitter resmi. Namun tidak dijelaskan secara rinci mengenai agenda kunjungan tersebut.
Adapun Korea Utara disebut akan mengikuti reformasi Vietnam, terutama dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Vietnam memiliki hubungan yang baik dengan AS dan Korut. Negara itu disebut-sebut sebagai tuan rumah yang paling tepat untuk pertemuan kedua Trump dan Kim.
Seorang pejabat Vietnam dan sumber diplomatik mengatakan, negara Asia Tenggara itu bersedia menjadi tuan rumah pertemuan Kim dan Trump sebagai upaya menormalisasi hubungan mereka dengan AS. Vietnam dan AS berperang dalam perang Vietnam dari tahun 1955 sampai 1975.
Sebelumnya, Presiden Trump telah mengonfirmasi tanggal dan tempat pertemuan keduanya dengan Kim Jong. Mereka akan bertemu di Hanoi, Vietnam, pada 27 dan 28 Februari 2019.
Hal itu diungkapkan Trump setelah perwakilan AS melakukan pembicaraan dengan para pejabat Korut. "Perwakilan saya baru saja meninggalkan Korut setelah pertemuan yang sangat produktif dan waktu serta tanggal KTT kedua yang disepakati dengan Kim Jong-un. Ini akan berlangsung di Hanoi, Vietnam, pada 27 & 28 Februari," kata Trump melalui akun Twitter pribadinya pada Sabtu (9/2).
Dalam rangkaian cicitannya, Trump sempat memuji Kim. Menurutnya, di bawah kepemimpinan Kim, Korut akan menjadi kekuatan ekonomi yang hebat.
"Dia (Kim) mungkin mengejutkan beberapa orang, tapi dia tidak akan mengejutkan saya, karena saya telah mengenalnya dan sepenuhnya memahami betapa cakapnya dia," ujar Trump.
Trump dan Kim telah bertemu di Singapura pada Juni tahun lalu. Selain membahas tentang proses denuklirisasi, mereka pun mendiskusikan upaya untuk memajukan hubungan AS-Korut ke arah yang lebih damai.
Namun pertemuan di Singapura belum memberikan kemajuan signifikan dalam proses denuklirisasi. Hal itu disebabkan masih adanya perbedaan sikap antara AS dan Korut.
Korut menginginkan agar proses denukliriasi dilakukan secara bertahap dengan diiringi pencabutan sanksi. Namun AS berkukuh bahwa sanksi terhadap Pyongyang baru akan dicabut bila proses denuklirisasi telah rampung.
Ikuti Whatsapp Channel Republika