REPUBLIKA.CO.ID, NEW DELHI -- Putra Mahkota Arab Saudi Muhammad bin Salman diperkirakan akan mengumumkan investasi di sektor energi dan infrastruktur saat melakukan kunjungan ke India dan Pakistan dalam beberapa hari ke depan.
Pangeran Mohammed diyakini mengumumkan langkah tersebut sebagai upaya menggenjot perekonomian Arab Saudi. Kerajaan Saudi tak lagi mau mengandalkan pemasukan dari ekspor minyak.
Pangeran Mohammed juga dijadwalkan akan mengunjungi Cina, Malaysia, dan Indonesia. Ini akan menjadi kunjungan pertamanya ke kawasan tersebut pascakabar pembunuhan penulis kolom the Washington Post Jamal Khashoggi.
Khasogi dibunuh di Konsulat Arab Saudi di Istanbul, Turki, Oktober lalu. Banyak pihak meyakini Pangeran MBS terkait kasus pembunuhan itu meski Saudi telah membantahnya.
Menurut beberapa pejabat Pakistan, Pangeran MBS dijadwalkan akan menandatangani sejumlah kesepakatan, sebagian besar terkait dengan penyulingan minyak dan sektor energi, saat lawatannya ke Pakistan pekan ini.
"Nota kesepahaman (MoU) yang akan ditandatangani itu akan meliputi proyek energi terbarukan dan investasi di bidang petrokimia serta mineral," lapor Kantor Berita Negara SPA.
Selanjutnya, Pangeran MBS dijadwalkan akan tiba di New Delhi pekan depan bersama sejumlah pengusaha ternama Arab Saudi yang hadir atas undangan Perdana Menteri India Narendra Modi.
Baca juga, Saudi Bantah Keterlibatan MBS dalam Kasus Khashoggi.
Perdana Menteri Pakistan Imran Khan menjadi salah satu dari sedikit pemimpin negara yang menghadiri konferensi investasi di Arab Saudi Oktober lalu. India berharap Pangeran MBS akan mengumumkan investasi awal di Dana Investasi dan Infrastruktur Nasional (NIIF).
NIFF merupakan lembaga pendanaan semi-independen yang membantu pembangunan sejumlah pelabuhan dan jalan. Media-media Arab Saudi melaporkan bahwa para pejabat akan membahas investasi di NIIF.
Kantor berita negara Arab Saudi mengatakan para pejabat negara itu akan membahas investasi dengan Cina, Korea Selatan, dan Indonesia di sektor layanan kesehatan dan telekomunikasi. Meskipun demikian, media pemerintah itu tidak memberikan rincian lebih lanjut