REPUBLIKA.CO.ID, WARSAWA -- Kekuatan-kekuatan Eropa hanya menawarkan partisipasi terbatas dalam pertemuan dengan pemerintah Donald Trump yang membahas Timur Tengah di Warsawa, Polandia. Keengganan negara-negara besar Eropa ini menandakan kemarahan mereka atas kebijakan unilateral AS di Iran dan Suriah.
Menteri Luar Negeri Inggris Jeremy Hunt akan meninggalkan pertemuan Warsawa lebih awal karena ada urusan Brexit. Sementara Prancis hanya mengirimkan pegawai sipil mereka dan Jerman mengirimkan menteri luar negeri junior.
Kepala bidang luar negeri Uni Eropa Federica Mogherini akan memboikot pertemuan tersebut. Awalnya dalam pertemuan ini AS ingin menekan negara-negara Uni Eropa untuk bersedia mengadopsi kebijakan yang lebih agresif terhadap Iran.
Sebenarnya pertemuan ini dibatalkan ketika Eropa mengatakan kepada AS pertemuan semacam ini 'bukan ide yang cerdas'. Sebab pertemuan tersebut hanya akan menegaskan perbedaan Eropa dengan AS tentang Iran. Uni Eropa juga tidak diberi tahu tentang adanya pertemuan ini sebelum Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mengumumkannya dengan tuan rumah Polandia.
Meskipun menolak pertemuan yang fokus membahas perdamaian dan keamanan di Timur Tengah ini diplomat-diplomat Eropa masih tidak yakin tokoh-tokoh seperti Pompeo dan Wakil Presiden Mike Pence akan menurunkan retorika anti-Iran mereka. Uni Eropa sangat mendukung perjanjian anti nuklir Iran 2015. Walaupun mereka juga mengkritik program pengembangan rudal balistik Iran.
Sementara pemerintahan Trump menarik AS dari perjanjian tersebut dan memberlakukan kembali sanksi ke Iran. Akhirnya Eropa membuat sebuah kendaraan perdagangan yang dapat menghindari sanksi AS terhadap Iran.
Kehadiran negara-negara Teluk Arab dan juga Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menekankan permusuhan mereka terhadap Iran dapat menyatukan negara-negara Arab dengan Israel. Salah satu diplomat mengatakan pertemuan ini akan menjadi pertemuan pertama antara negara-negara Arab dengan Israel sejak konferensi perdamaian Madrid tahun 1991.
Tapi ada beberapa negara Arab yang tidak akan menghadiri pertemuan tersebut. Antara lain Qatar, Turki, Lebanon, Iran dan Otoritas Palestina.
"Kami tidak akan memberikan keringanan atau pengecualian atas sanksi kami terhadap rezim Iran di masa depan, entah itu sanksi minyak atau yang lainnya," kata Utusan Khusus AS untuk Iran Brian Hook, seperti dilansir di the Guardian, Rabu (13/2).
Pemerintah Trump membebaskan delapan negara dari sanksi mereka kepada Iran. Membuat mereka tetap mengimpor minyak mentah dari Iran selama enam bulan sampai bulan Mei.
Pejabat Inggris skeptis dengan retorika yang datang dari Washington. Mungkin AS akan memberlakukan sanksi kepada mekanisme yang dibuat oleh Uni Eropa untuk membantu perdagangan mereka dengan Iran.
Permanent Under-Secretary setara Direktur Jendral Kementerian Luar Negeri Inggris Sir Simon McDonald akan menjadi salah satu orang yang mendapatkan sanksi itu. Karena dia ketua dewan badan Uni Eropa mekanisme perdagangan dengan Iran.
Sementara itu perbedaan AS dengan Eropa terkait Suriah terlihat dalam sidang House of Common Inggris. Ketika Menteri Luar Negeri Inggris Jeremy Hunt mengungkapkan keraguaan terhadap keinginan Trump menarik 2.000 pasukan AS dari Suriah.
"Penting bagi kami untuk tidak mendeklarasikan kemenangan terlalu cepat, jika kami melakukannya, kami menciptakan resiko ISIS kembali menguasai wilayah, memang, kekhawatiran itu sudah mulai terungkap di bagian Irak sekarang, kami seharusnya tidak mengira kemenangan perebutan wilayah sama dengan kemenangan seutuhnya," kata Hunt kepada anggota parlemen Inggris.
Namun menurut Hunt masih ada yang menggembirakan. Karena awalnya Trump menyatakan penarikan pasukan akan dilakukan dalam waktu dekat tapi pada akhirnya AS tetap bertindak pragmatis dengan tidak menarik pasukan mereka secepat mungkin.
Hunt mengisyaratkan AS seharusnya tidak meninggalkan sekutu mereka yaitu pasukan Kurdi sendirian di utara Suriah. Karena ada potensi pasukan Kurdi di serang Turki di sana.
"Kami tidak akan membiarkan mereka jatuh sekarang, hal itu akan mengirimkan sinyal yang sangat buruk tentang komitmen kami dengan sekutu kami di konflik masa mendatang yang mana mungkin akan terjadi," tambah Hunt kepada anggota parlemen Inggris.
Selama perang di Suriah pasukan Kurdi yang dipimpin Pasukan Demokrasi Suriah (SDF) sudah menahan 900 orang pasukan asing yang bergabung dengan ISIS. Hunt mengatakan pemerintah Inggris sedang membahas apakah mereka akan memulangkan pasukan asing ISIS asal Inggris jika pasukan Kurdi tidak bersedia lagi menahan mereka. Pemerintah Prancis juga sedang membahas isu ini.
Aljazirah juga melaporkan Rusia sebagai sekutu Iran menolak datang ke pertemuan yang membahas Timur Tengah itu. Pada hari Senin (11/2) Menteri Luar Negeri Lebanon Gebran Bassil mengatakan ia tidak akan datang dalam pertemuan itu.
Sementara itu pejabat Palestina menyebut pertemuan itu sebagai konferensi AS-Israel. "Konspirasi yang bertujuan untuk menghilangkan Palestina," kata pejabat Palestina.
Polandia pun kabarnya sudah menolak untuk mengadakan pertemuan yang bertujuan menyebarkan propaganda anti-Iran tersebut. Karena mereka tetap ingin mempertahankan dukung kepada perjanjian nuklir Iran 2015.
"(Tapi) Polandia sudah kehilangan kendali atas pesan umum konferensi ini yang diambil alih AS, Israel dan Arab Saudi," kata mantan duta besar Polandia untuk Afghanistan Piotr Lukasiewicz. n Lintar Satria
Ikuti Whatsapp Channel Republika
