REPUBLIKA.CO.ID, MUNCHEN -- Presiden Mesir Abdel Fatah al-Sisi mendesak masyarakat internasional mengonsolidasikan upaya untuk memajukan solusi dua negara Israel-Palestina. Menurut dia, konflik antara kedua negara tersebut merupakan akar dari ketidakstabilan Timur Tengah.
Hal tersebut disampaikan Sisi saat menghadiri konferensi keamanan di Munchen, Jerman, Sabtu (16/2). Konferensi itu dihadiri sejumlah tokoh dunia antara lain Kanselir Jerman Angela Merkel, Wakil Presiden Amerika Serikat Mike Pence, dan Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov. Di hadapan para tokoh yang hadir, Sisi menyuarakan tentang hak Palestina menjadi sebuah negara merdeka dan berdaulat.
"Ini adalah hak Palestina membangun negara di dalam perbatasan 1967 dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya," ujarnya, dikutip laman i24News.
Sisi selama ini memang cukup konsen menyuarakan kemerdekaan Palestina. Mesir juga turut terlibat dalam upaya rekonsiliasi antara faksi-faksi politik di Palestina, terutama Fatah dan Hamas.
Awal pekan ini Presiden Palestina Mahmoud Abbas melakukan kunjungan resmi ke Arab Saudi. Kunjungan tersebut dilakukan saat Israel sedang berusaha melobi Saudi dan negara-negara Teluk lainnya untuk menjalin lebih banyak hubungan dengannya walaupun belum ada kesepakatan damai dengan Palestina.
Kunjungan Abbas ke Saudi terjadi dua hari setelah terbitnya laporan tentang dokumen internal Kementerian Luar Negeri Israel. Dalam dokumen tersebut, Israel menyimpulkan bahwa Saudi tidak akan mendukung rencana perdamaian Timur Tengah yang digagas pemerintahan Donald Trump. Riyadh pun enggan menormalisasi hubungan dengan Israel. Kecuali negara tersebut membuat konsesi substantif untuk Palestina. Laporan tersebut diterbitkan Axios, mengutip para pejabat yang membaca dokumen internal Kementerian Luar Negeri Israel.
Laporan Axios juga menyatakan bahwa Raja Salman bin Abdulaziz telah mengambil kembali tanggung jawab proses perdamaian Palestina-Israel dari Putra Mahkota Kerajaan Saudi Pangeran Mohammed bin Salman (MBS) dan meluruskan kembali kebijakan Saudi tentang masalah dengan Prakarsa Perdamaian Arab.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
