REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Abdel Fattah el-Sisi, semakin memperlihatkan ambisinya untuk memperpanjang kekuasaannya sebagai presiden Mesir. Langkah yang memungkinkan untuk bisa mempertahankan kekuasaannya ialah dengan mengubah masa jabatan presiden dalam konstitusi.
Perubahan konstitusi tersebut kemungkinan terwujud lantaran Sisi memiliki dukungan dari sebagian besar anggota parlemen pro-pemerintah. Pada Kamis (14/2) lalu, parlemen Mesir menyetujui langkah-langkah sweeping yang akan memungkinkan Sisi memperpanjang kekuasaannya hingga 2034. Perubahan yang disepakati oleh Parlemen pekan lalu itu bersifat sementara dan dapat berubah sebelum pemungutan suara yang terakhir.
Di parlemen, 484 dari 596 anggota menyetujui adanya amandemen. Mereka memulai proses musyawarah dan debat. Hal itu diperkirakan akan mengarah pada pemungutan suara kedua dan yang terakhir yang digelar dua bulan dari sekarang.
Jika itu berlalu, referendum akan diadakan dalam waktu satu bulan. Kemungkinan referendum berlangsung sebelum dimulainya bulan suci Ramadhan pada awal Mei mendatang. Persetujuan referendum akan dilihat sebagai kesimpulan yang diambil lebih dahulu.
Mengutip The New York Times, seperti dilansir pada Selasa (19/2), pemungutan suara oleh parlemen itu diam-diam diatur oleh berbagai badan intelijen Sisi. Dalam beberapa bulan terakhir, Layanan Intelijen Umum, salah satu dari tiga layanan keamanan utama di Mesir, telah mengadakan pertemuan hampir setiap hari.
Menurut media independen Mesir Mada Masr, lembaga itu kerap menggelar pertemuan untuk mengoordinasikan rencana untuk memperpanjang masa jabatan Sisi. Pertemuan tersebut dipimpin oleh putra sang presiden, Mahmoud el-Sisi, yang merupakan pejabat senior di General Intelligence Service,
Dalam hal ini, Sisi dan para pendukungnya berupaya mengamandemen konstitusi negara itu dengan memperpanjang masa jabatannya menjadi enam tahun, dari sebelumnya empat tahun. Konstitusi Mesir merupakan hasil referendum pada Januari 2014, setelah mantan presiden Mohammad Morsi digulingkan kudeta militer.
Pasal 140 konsitusi yang berkaitan dengan masa jabatan presiden mengatakan, "Presiden Republik akan dipilih untuk jangka waktu empat tahun kalender, terhitung sejak hari setelah berakhirnya masa presiden terdahulu. Presiden hanya dapat dipilih kembali satu kali."
Sementara itu, Sisi baru menjabat sebagai presiden Mesir pada Juni 2014. Ia diangkat setahun setelah ia berperan sebagai panglima militer yang memimpin penyingkiran Morsi. Masa jabatan Sisi sebenarnya akan berakhir pada 2022. Namun dengan adanya amandemen konstitusi, ia bisa mencalonkan diri untuk masa jabatan dua tahun lagi.
Sebelumnya, Mesir dipimpin oleh Muhammad Husni Mubarak sejak 1981 hingga Februari 2011. Mubarak mengundurkan diri dari jabatannya setelah demonstrasi besar-besaran terjadi di akhir Januari 2011. Muhammad Mursi kemudian maju ke tampuk kekuasaan. Namun, pada 4 Juli 2013, Sisi mengumumkan adanya revolusi untuk mengamankan Mesir, yang memang bertujuan untuk menggulingkan Mursi.
Sebelumnya, Sisi pernah berjanji untuk tidak memperpanjang masa jabatannya. Namun, dalam beberapa bulan setelah pemilihan presiden yang dimenangkan Sisi pada Maret 2018, para pendukungnya mulai mengangkat gagasan untuk mengamandemen konstitusi.
Para pendukungnya berpandangan bahwa Sisi perlu memperpanjang masa pemerintahannya untuk mengenalkan reformasi ekonomi dan menstabilkan Mesir setelah gelombang kebangkitan dunia Arab (Musim Semi Arab) pada 2011. Di sisi lain, keberanian Sisi untuk melakukan amandemen itu tak lepas dari dukungan Washington. Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, menguatkan dan memuji Sisi sebagai 'pria hebat'.
Sisi juga mendapat dukungan kuat dari para pemimpin Arab dan Barat. Mereka memandang Sisi sebagai benteng melawan militan Islam saat pasukannya memerangi pemberontakan di Sinai.
Ikuti Whatsapp Channel Republika