REPUBLIKA.CO.ID, PRANCIS – Menteri Imigrasi Israel, Yoav Gallant mengimbau warga Yahudi yang berada di Prancis untuk "pulang" ke Israel. Hal itu disampaikan menyusul terjadinya vandalisme anti-Semit di sebuah pemakaman orang-orang Yahudi di Prancis timur.
"Penodaan pemakaman Yahudi di Prancis memunculkan gambaran masa-masa kelam dalam sejarah orang-orang Yahudi," kata Gallant dalam sebuah pernyataan, Rabu (20/2) seperti dikutip dari Aljazeera.
Ia menegaskan dirinya mengutuk sikap anti-Semit tersebut. "Pekan lalu, saya mengunjungi komunitas Yahudi di Paris yang berada di bawah serangan anti-Semit dan dalam proses asimilasi. Saya dengan tegas mengutuk anti-Semitisme di Prancis dan memanggil orang-orang Yahudi (untuk) pulang, berimigrasi ke Israel," paparnya.
Sebelumnya, sekitar 80 kuburan di pemakaman Yahudi di Desa Quatzenheim, ditemukan dalam keadaan dicoret-coret oleh orang tidak dikenal.
Hal senada juga disampaikan kepala keamanan setempat, Jean-Luc Marx yang mengutuk gerakan anti-Semit.
"Dalam kemungkinan terbesar, terminologi anti-Semit yang mengerikan ini dan mengirimkan dukungan penuh kepada komunitas Yahudi yang kembali menjadi sasaran," ujar Jean-Luc Marx.
Pada 2018 lalu, polisi Prancis mencatat terjadi lonjakan sebesar 74 persen terhadap pelanggaran anti-Yahudi yang dilaporkan.
Hal ini menyebabkan kekhawatiran di negara yang merupakan rumah bagi populasi terbesar Yahudi di Eropa.
Di tahun yang sama, menurut data Kementerian Gallant, sebanyak 2.679 orang Yahudi dari Prancis berimigrasi ke Israel.
"Hal itu tidak berhenti, kejutan demi kejutan terus terjadi," kata Kepala Regional Lembaga Yahudi Utama Prancis, Maurice Dahan, setelah kejadian di Alsace.
Rencananya akan dilakukan demonstrasi di Paris dan kota-kota sekitarnya pada hari Selasa. Tujuannya untuk mengecam gejolak anti-Semit dalam beberapa pekan terakhir.
Para politisi pun mendesak partisipasi besar-besaran setelah seorang penulis Prancis terkemuka menjadi sasaran serangan anti-Semit oleh seorang pengunjuk rasa di Paris, Sabtu (16/2).
Ikuti Whatsapp Channel Republika